Semarang, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan pada hari Rabu (17/2/2021) di Jl. Pemuda No 130 Semarang. Aksi ini merupakan rangkaian aksi yang dilaksanakan secara serentak di 10 provinsi di Indonesia seperti di Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Banten (Serang), Jawa Timur (Surabaya), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Kepulauan Riau (Batam), Aceh (Banda Aceh), Makassar, hingga Gorontalo.
Aksi yang diikuti oleh puluhan buruh yang tergabung dalam KSPI Jawa Tengah tersebut tak terlepas dari dugaan korupsi sebesar 43 trilyun di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, namun info terbaru yang didapatkan bahwa penemuan Kejaksaan Agung per-tanggal 12 Februari 2021 mengindikasikan dugaan korupsi Rp. 20 triliun akibat salah kelola dana investasi, saham, dan reksadana.
“Dari penjelasan Kejagung tersebut ada indikasi salah kelola sekitar Rp. 20 triliun sehingga patut ada dugaan terjadi korupsi Rp. 20 triliun dari Rp. 125 triliun total saham dan reksadana yang dialokasikan, berarti hampir kurang lebih 20%. Menurut kami sangat besar sekali uang yang jadi potential loss profit (Potensi Kerugian) akibat salah kelola”, jelas Aulia Hakim selaku Sekretaris Pengurus daerah KSPI Jawa Tengah.
Disisi lain KSPI Jawa Tengah sangat mengapresiasi Febri Ardiansyah sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung yang membandingkan tata kelola BPJSTK dengan perusahaan umum dalam 3 tahun berturut-turut. Saat itu Febri Ardiansyah menyatakan keheranannya.
“Kok bisa ada indikasi salah kelola dana sampai Rp 20 triliun? Tiga tahun berturut-turut enggak sadar dengan kesalahan itu”, ungkapnya.
Oleh karena itu KSPI Jawa Tengah menyoroti indikasi adanya korupsi di dalamnya dan meminta kepada pihak direksi BPJS Ketenagakerjaan dan segenap deputy humasnya untuk bersikap lebih terbuka dan transparan.
Aksi yang hanya berlangsung sebentar tersebut menarik perhatian dari pihak BP Jamsostek dan kemudian menerima mereka untuk melakukan audensi yang diterima oleh Willy sebagai Deputy Direksi BP JAMSOSTEK Jawa Tengah. KSPI Jawa Tengah juga memastikan akan terus mengawal proses penyelesaian kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tersebut. (sup)
