Purwakarta, KPonline – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah wajah kongkrit ketidakhadiran negara saat ini akan hal kebijakan dalam melayani kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, dan demi rakyat, Partai Buruh bersama ribuan kaum buruh atau kelas pekerja dari aliansi atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa damai penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI. Selasa, (6/9/2022).
Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh mengatakan, Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan.
“Untuk Jabodetabek, aksi dipusatkan di DPR RI, konfirmasi sekitar ribuan massa aksi yang hadir di DPR RI,” kata Said Iqbal.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa aksi demontrasi tersebut juga dilakukan di 20 provinsi di Indonesia yang dilakukan di depan kantor Gubernur setiap provinsi.
Iqbal pun melanjutkan selain mengusung tuntutan Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Omnibuslaw Cipta Kerja dan Naikan Upah Pekerja 2023 sebesar 10-13% menjadi tema di agenda aksi.
Presiden Partai Buruh, itupun memastikan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM tidak akan berhenti sampai disini. (6/9/2022).
“Partai Buruh siap melakukan aksi mogok nasional bersama kaum buruh atau kelas pekerja pada November akhir atau Desember awal, bila harga BBM tetap tidak diturunkan,” ungkap Said Iqbal.
“BBM mengalami kenaikan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan. Wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional,” jelas Said Iqbal.
Selanjutnya Ia menegaskan, nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional. Tapi konstitusional mengikuti aturan UU, menjaga ketertiban.
Partai Buruh, akan turut menggandeng gerakan mahasiswa dalam menyampaikan tuntutannya tersebut.
“Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa,” ucap Iqbal.
Pria yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI itu menyatakan, kenaikan harga BBM yang saat ini sudah diteken oleh pemerintah, merupakan upaya untuk melumpuhkan perekonomian rakyat.
