Presiden Jokowi Harus Bertanggungjawab dengan Rendahnya Upah di Jawa Tengah

  • Whatsapp
Buruh menolak upah murah.

Jakarta, KPonline – Seruan buruh Jawa Tengah yang akan melakukan mogok daerah bisa dipahami. Seruan untuk melakukan pemogokan terlontar setelah mereka mendirikan tenda keprihatinan di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kecewa aspirasinya tidak ditanggapi, para buruh secara simbolis menyegel kantor dinas dan menyerugan agar mempersoapkan pemogokan umum.

Dalam seruan yang beredar luas di media sosial, beberapa daerah yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan mogok daerah adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Pekalongan, Boyolali, Solo Raya, Demak, Kudus, Jepara, hingga Cilacap.

Bacaan Lainnya

Satu hal yang menarik, dalam seruan itu, mereka menuntut agar upah di Jawa Tengah disetarakan dengan kab/kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sebagai perbandingan, saat ini upah minimum tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang dengan nilai Rp 2.310.087.50. Sedangkan upah minimum tertinggi di Jawa Timur dipegang Kota Surabaya dengan Rp 3.583.312.16. Sementara di Jawa Barat adalah Kabupaten Karawang dengan nilai Rp 3.919.291.19.

Dengan demikian, upah minimum tertinggi Jawa Tengah selisihnya mencapai Rp 1.273.225 jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Rp 1.609.204 jika dibandingkan dengan Jawa Barat.

Jika kita telusuri lebih jauh, 5 kabupaten/kota dengan upah tertinggi di 3 provinsi tersebut juga memperlihatkan angka yang sama. Njomplang.

Oleh karena itu, bisa dimengerti jika kemudian buruh di Jawa Tengah upahnya disetarakan dengan buruh di Jawa Timur dan Jawa Barat. Para buruh merasa, kebutuhan hidup buruh Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di 2 provinsi tersebut.

5 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan upah minimum tertinggi tahun 2018.

Terbentur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Jika kemudian artikel ini diberi judul, ‘Presiden Jokowi Harus Bertanggungjawab dengan Rendahnya Upah di Jawa Tengah’, hal ini karena kebijakan Pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP 78/2015) membuat buruh di Jawa Tengah tidak berkutik.

Berdasarkan PP 78/2015, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflansi plus pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan kata lain, kenaikan upah minimum di semua daerah akan sama.

Sebagai contoh, kita prediksi nilai inflansi tahun 2018 sebesar 3,7 persen dan angka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Maka berdasarkan PP 78/2015, kenaikan upah buruh di seluruh Indonesia adalah 9 persen.

Dengan perkiraan kenaikan 9 persen di Kota Semarang, diperkirakan upah minimum 2019 adalah sebesar Rp 2.517.995.36 atau naik Rp 207.907.88. Sedangkan di Kota Surabaya menjadi Rp 3.905.810.25 atau naik Rp 322.498,10, dan di Kabupaten Karawang menjadi Rp 4.272.027.40 atau naik Rp 352.736.21.

Tentu saja, angka-angka tersebut di atas hanyalah sebatas asumsi.

Pada intinya, data di atas memperlihatkan kepada kita, jika PP 78/2015 tidak dicabut, maka sampai kapan pun upah buruh akan tetap murah.

Cabut PP 78/2015, Naikkan Kualitas dan Kuantitas KHL dari 60 Menjadi 84 Item

Oleh karena itu, kaum buruh mendesak agar pemerintah segera mencabut PP 78/2015 dan secara bersamaan menambah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item. Selain itu, kualitas item KHL harus ditingkatkan.

Sebagai contoh, dalam komponen KHL terdapat item berupa 10 kilogram beras, 5 potong ikan, dan 0,75 kilogram daging per bulan. Kualitas kebutuhan tersebut tidak mencukupi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan pemenuhan nutrisi yang baik agar buruh Indonesia berkualitas.

Sedangkan penambahan jumlah komponen item adalah untuk mengakomodir barang-barang yang selama ini belum terdaftar dalam KHL, seperti handphone, televise, pulsa, kosmetik, bedak, lipstik, parfum, dan lain sebagainya. Sebab, faktanya, barang-barang itu dibutuhkan buruh dan hingga saat ini tidak ada di dalam KHL.

Prabowo – Sandi Siap Menjalankan Tuntutan Buruh

Tanggal 1 Mei 2018, Calon Presiden Prabowo Subianto menandatangani Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (SEPULTURA), yang salah satu isinya adalah “Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat, dengan cara mencabut peraturan pemerintah No 78 Tahun 2015. Dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kehidupan hidup layak yang menjadi dasar penetapan upah minimum 60 KHL menjadi 84 KHL. Serta menghapus kebijakan upah padat karya yang perumusannya disusun berdasarkan pertimbangan tripartit ketenagakerjaan.”

Tidak hanya dalam kontrak politik. Dalam visi misi Prabowo – Sandi yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada bagian Program Aksi Bidang Ekonomi, disebutkan: Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak, sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli buruh (angka 14).

Hal ini menunjukkan, bahwa Prabowo – Sandi memiliki keberpihakan terhadap perjuangan kaum buruh. Pasangan ini menjadi jawaban atas keluhan kaum buruh yang dalam beberapa tahun terakhir kenaikan upahnya relatif rendah.

Pos terkait