Karawang, KPonline – Sabtu, 12 Oktober 2019. PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM selenggarakan Musnik VI. Agenda tersebut diselenggarakan di Hotel Britz, Karawang. Acara ini sebagai Pembukaan atau Ceremony Musnik VI dan untuk selanjutnya Musnik sebenarnya akan dilakukan di Yogyakarta pada bulan November 2019. Ceremony Musnik VI ini di hadiri oleh Presiden FSPMI Said Iqbal beserta jajaran pengurus lainnya dari DPP dan PP SPAMK FSPMI.
Musnik VI ini di mulai Pukul 09.30 Wib dengan pembacaan Ayat Suci Al qur’an dan Pembacaan Do’a dengan harapan Musnik ini berjalan dengan lancar dan sukses. Kurang lebih 70 orang yang terdiri dari Peserta Musnik dari Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM, Tamu Undangan DPP, PP, KC, PC, Perwakilan PUK-PUK SPAMK FSPMI Se – Kabupaten Karawang, Garda Metal, Jamkeswatch dan Media Perdjoeangan hadir dalam agenda tersebut.
Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FSPMI kemudian acara disambung dengan Penampilan tari Jaipong Modern dari Karyawati PT. HPPM.
Selanjutnya setelah penampilan Tari Jaipong Modern agenda pun dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari Ketua Pelaksana Musnik VI, Ketua PUK lama, Management PT. HPPM. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta adalah Sambutan dari Said Iqbal selaku presiden buruh Indonesia yang tergabung dalam Konsfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dalam sambutannya, Said Iqbal menjelaskan perihal pertemuannya dengan Presiden Jokowi jangan sampai Kawan-kawan buruh beranggapan negatif. “Pertemuan yang saya lakukan dengan Presiden Jokowi bertujuan agar buruh sejahtera, Kebetulan pada saat ini presiden Indonesia adalah Bapak Jokowi, maka saya harus sampaikan informasi terkait permasalahan yang buruh hadapi, agar Presiden Jokowi tidak hanya mendengarkan keluhan dari satu pihak yaitu APINDO yang menurut saya pasti banyak informasi keliru yang disampaikan APINDO,” tegasnya.
Selain itu masih banyak lagi penyampaian dalam Sambutan dari Presiden FSPMI mulai dari Isu Perjuangan Buruh, Isu Revisi UU 13 Tahun 2003, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tagih Janji Presiden Jokowi untuk Revisi PP 78 tahun 2015 sampai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) bagi buruh di Tahun 2020.
(Hsn)
