Perihal Pemotongan THR yang Dialami Pekerja OS PLN, PUK SPEE FSPMI PT. HPI Semarang Datangi Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

  • Whatsapp

Semarang, KPonline – Meskipun dari Menteri Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagkerjaan Republik Indonesia dengan No. M/6/HK.04/IV/2021 yang mengatur tentang Pelaksanaan PemberianTunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, namun pada praktek di lapangannya masih ditemukan indikasi pelanggaran-pelanggaran.

Seperti yang terjadi pada pekerja OS PLN di PT. Haleyora Power Indonesia Semarang yang diduga uang Tunjangan Hari Raya (THR) mereka dipotong oleh salah satu oknum yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga pada hari Jum’at (7/5/2021) puluhan pekerja yang tergabung dalam PUK SPEE FSPMI PT. HPI Semarang menyampaikan pengaduannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi JawaTengah dengan didampingi oleh Aulia Hakim yang mewakili FSPMI Jawa Tengah.

Bacaan Lainnya

Dugaan sementara, pemotongan THR yang dimaksud tidak hanya terjadi di pekerja PT. HPI Semarang saja melainkan di seluruh PT. HPI di wilayah Indonesia sebagai OS PLN. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar kenapa FSPMI Jawa Tengah menolak adanya pemotongan THR kepada seluruh pekerja OS PLN di seluruh Indonesia, yaitu :

Pertama, Pembayaran THR harus sesuai dengan aturan Undang-undang maupun turunannya. Dalam Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan ketentuan pemberian THR diatur dalam Pasal 8 dan pasal 9. Selanjutnya tentang tata cara pembayaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016. Dan kemudian dipertegas lagi pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/6/HK.04/IV/2021.

Kedua, Perdir PLN No. 0219 yang dibuatoleh PLN sebagai rujukan para vendor-vendor dalam perhitungan pengupahan THR dianggap cacat hukum karena Perdir tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum diatasnya seperti yang telah disebutkan diatas.

“Perdir tersebut berusaha menghilangkan 2 komponen upah berupa Tunjangan Tetap yaitu Tunjangan Kompetensi dan Tunjangan Delta. Kalau kita berpedoman pada SE-07/MEN/1990 Tunjangan Tetap adalah Tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Maka tunjangan tersebut melekat didapat setiap bulan oleh pekerja, tidak ada alasan untuk PLN menghilangkan 2 komponen upah tersebut”, jelas Aulia Hakim.

Ketiga, Pihak PLN dianggap tidak mempunyai rasa empati dan menari diatas penderitaan. Para pekerja OS sudah terpukul dengan adanya UU Cipta Kerja dan turunannya yang menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan saat sekarang ini THR dipotong dengan dalih Perdir 0219.

“Perdir 0219 disahkan jauh sebelum pandemi Covid-19 ini melanda Indonesia yaitu tepatnya pada tanggal 20 Desember 2019, jangan kemudian berdalih kondisi keuangan perusahaan tidak stabil. Karena Perusahan BUMN PT. PLN ini adalah salah satu Perusahan yang tidak terkena dampak akibat Covid-19. Silahkan buktikan kepada kami pekerja OS, adakah pegawai PLN yang THR-nya dipotong? Bahkan mereka bias mendapatkan jauh diatas kami pekerja OS,” lanjutnya.

“Disaat pandemi Covid-19 ini saja pekerja OS berjibaku bekerja siang malam di lapangan untuk menerangi listrik di seluruh Indonesia dan tak menganal waktu, ingat ada ribuan keringat kami mengucur diatas laporan kinerja PLN. Jangan kami lagi, kami lagi yang dikorbankan dari kebijakan yang tidak berpihak dan jauh dari rasa keadilan itu”,ucap Hakim dengan penuh semangat.

“Saat ini seluruh Serikat Pekerja OS PLN di masing-masing daerah di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sudah merapatkan barisan untuk melakukan konsolidasi intensif, maka dipastikan akan ada suatu gerakan mobilisasi masa besar besaran hampir 5000 para pekerja OS PLN. Kami akan mendatangi kantor wilayah PLN dimasing-masing daerahnya untuk menuntut dan mencari keadilan,” lanjutnya menutup pembicaraan. (sup)

Pos terkait