Batam,KPonline – Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam yang sudah diteken Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), dinilai Ketua Kadin Kepri Ma’ruf Maulana memberatkan kalangan pengusaha. Padahal industri di Batam yang sebagian besar bergerak di sektor elektronik tidak mensyaratkan adanya UMS.
“Kadin akan melakukan uji materi terkait penerapan UMS. Itu kami nilai memberatkan pengusaha. UMS untuk sektor elektronik hanya di Batam yang ada,” kata Ma’ruf di kutip dari jpnn
Kalau untuk sektor seperti minyak dan gas (migas), kimia lepas pantai, peternakan dan bangunan, itu wajar ada UMS. Karena memang memiliki resiko cukup besar.
Dengan kenyataan yang ada, keputusan yang diambil pemerintah provinsi dinilai mengabaikan keadilan bagi pengusaha. Ini juga berimbas pada nilai investasi yang tentu akan kembali mengalami perlambatan. Karena investor tidak ingin dirugikan oleh kebijakan yang dinilai tidak pasti.
“Siapa yang mau investasi di Batam kalau begini? Ini artinya tidak ada kepastian hukum. Kami merasa tidak ada keadilan dengan UMS. Di situ kami akan uji materi,” tandas Ma’ruf.
Sementara itu, Presiden Direktur (Presdir) PT Sat Nusapersada Batam Abidin Hasibuan menambahkan, pemerintah seolah menerapkan UMS sesuka hati. Seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan nilai investasi yang akan menurun dengan kebijakan ini.
Sementara dari kalangan buruh menilai besaran UMSK tidak sebanding dengan kenaikan harga harga kebutuhan pokok yang terus melambung , kenaikan TDL dan BBM
“ Sekarang harga semua kebutuhan sedang naik mas, telur naik, beras naik, listrik mahal, UMSK cuma naik sepuluh ribu, itupun masih di gugat oleh pengusaha” Ungkap Laura salah seorang buruh perempuan di kawasan Batamindo.
Laura menjelaskan bahwa seharusnya UMSK di tetapkan bersamaan dengan kenaikan UMK pada Januari kemarin.
“Ini sepertinya sudah di seting, bahwa UMSK sengaja di ulur ulur dan ujung ujungnya baru bulan Juli di tetapkan” Tambahnya.
“Penetapannyapun serentak semua Gubernur di Indonesia pada tanggal yang sama”
“Jadi tolong kepada pemerintah , kebiasaan ini segera di akhiri, mereka selalu mengunggu di demo buruh terus baru bekerja, seperti kerbau saja di cambuk dulu baru jalan”
Senada dengan Laura seorang buruh yang tak mau di sebutkan namanya menyesalkan pemerintah sekarang yang gagal mengontrol harga kebutuhan pokok rakyat kecil.
Ia mengatakan bahwa kenaikan UMSK sepertinya hanya sekedar meredam aksi aksi buruh dan terkesan setengah hati dalam menaikkan besarannya. Pria yang juga seorang penarik ojek online ini berharap agar pengusaha juga memikirkan nasib buruhnya dan tidak ingin memperkaya dirinya sendiri.(et)
