Pengusaha Asing Kabur dan Pekerja Tak Dibayar Upahnya. Dimana Tanggungjawab Negara?

Jakarta, KPonline – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas tidak menentunya nasib ribuan pekerja PT Selaras Kausa Buasa (PT SKB) yang ditinggal kabur oleh pengusahanya. Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 3.000 pekerja PT SKB yang sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini upahnya belum dibayarkan oleh perusahaan, sementara pengusahanya yang berasal dari Korea Selatan telah “kabur” entah kemana.

Perusahaan Korea Selatan yang beralamat di Jalan Caringin Bojong Menteng Bekasi tersebut telah meninggalkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Yaitu diantaranya Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sekitar 1.000 pekerja di bulan September 2018 dan tanpa membayarkan hak-hak normatifnya.

Dari bulan oktober 2018 Perusahaan sudah tidak produksi. Sebenarnya Managemnt lokal masih ada tapi selalu kabur saat di mintai keterangan dan mereka Beranggapan bahwa mereka juga pekerja.

Dana BPJS dan upah yng tidak di bayarkan sejak bulan aguatus 2018.

Keprihatinan ini disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya kepada media.

Mirah Sumirat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat guna menyelesaikan permasalahan ini, antara lain:

1. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja wajib proaktif untuk menyelesaikan persoalan PT SKB secara cepat dan memastikan seluruh pekerja PT SKB mendapatkan hak normatif dan gajinya kembali.

2. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan BKPM atau yang bertanggung jawab mengurus investasi penanaman modal asing di Indonesia, bersama pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak interpol pemerintah Korea Selatan guna memburu Direktur PT SKB dan memprosesnya secara hukum pidana serta mengganti kerugian atas dugaan perbuatan yang menggelapkan uang pekerja PT SKB. Seluruh pihak manajemen yang terlibat dalam dugaan penggelapan dana pekerja PT SKB harus segera ditangkap dan diproses hukum.

Mirah Sumirat juga menekankan perlunya Pemerintah untuk meninjau ulang kerja sama investasi antara Indonesia dengan negara yang melanggar peraturan perundangan di Indonesia dan termasuk dengan Korea Selatan yang tidak profesional serta merugikan kepentingan bangsa dan merendahkan harkat martabat rakyat Indonesia.

Hingga saat ini ribuan pekerja PT SKB masih bertahan di lingkungan perusahaan dengan mendirikan Posko yang dijaga secara bergiliran, dengan menerapkan sistem shift 1 hingga shift 3. Tujuan didirikannya Posko adalah untuk menjaga aset perusahaan yang masih tersisa, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam proses penyelesaian hak-hak normatif pekerja PT SKB.

Fakta ketenagakerjaan ini semakin membuktikan bahwa PHK massal di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Masih banyaknya pelanggaran hak-hak normatif pekerja juga membuktikan masih lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Facebook Comments