Jakarta,KPonline – Presiden Joko Widodo meminta aparat pemerintah menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada semua pekerja migran yang pulang dari luar negeri.
Presiden Jokowi pertama kali menyampaikan instruksi mengenai pengawasan WNI, khususnya pekerja migran dari Malaysia yang kembali ke Indonesia, pada pengantar rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (31/03). Ia mengulangnya saat konferensi pers usai mengecek kesiapan rumah sakit darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (01/04).
“Setiap hari ada mobilitas tenaga kerja Indonesia dari Malaysia pulang mudik (ke Indonesia). Ini harus dikontrol, diawasi, dicek, sehingga betul-betul semua pada keadaan bersih dan tidak membawa corona masuk ke desa,” kata Jokowi.
Ia memprediksi akan ada jutaan pekerja migran dari Malaysia yang kembali ke Indonesia, atau sekitar 3 ribu pekerja migran setiap harinya.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terdapat beberapa protokol yang harus dilalui WNI seperti pekerja migran saat tiba di Indonesia.
Pertama, pemeriksaan kesehatan tambahan di pintu ketibaan.
Kedua, WNI wajib mengisi health alert card atau kartu kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Bagi yang menunjukan gejala Covid-19 akan dikarantina, bagi yang tidak menunjukkan gejala maka sangat dianjurkan bahwa mereka tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
Ketiga, Para WNI diminta menggunakan aplikasi #PeduliLindungi yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan-pergerakan.
Terakhir adalah memperkuat dan memberdayakan pintu-pintu masuk agar pengecekan kesehatan dan protokol kesehatan bisa dijalankan maksimal.
Namun di balik perintah Jokowi tersebut Pemerintah malah berencana ingin mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia. Rencananya, ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan bahwa mendatangkan TKA asing adalah kebijakan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, rencana itu lebih baik ditunda.
Ali Mazi mengingatkan kembali tentang demonstrasi penolakan masyarakat terhadap 49 TKA asing di Sultra pada Maret lalu. Menurutnya, itu bisa saja terjadi kembali.
“Suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA,” ujar Ali Mazi mengutip Antara, Rabu (29/4).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mengatakan pihaknya juga menolak rencana pemerintah pusat mendatangkan TKA China. DPRD Sultra, lanjutnya, berencana mengirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan resminya mengatakan sikap pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi pandemik virus corona baru atau Covid-19 dinilai makin aneh dan membingungkan. Di satu sisi, masyarakat dilarang mudik namun disisi lain 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China diizinkan masuk ke Sulawesi Tenggara.
“Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemik Covid 19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan, IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat,” kata Neta.
Padahal, sambung Neta, Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinya itu. Larangan mudik dibarengi dengan pegerahan personel Polri untuk menghalau masyarakat yang terindikasi bakal mudik.
‘Anehnya pemerintahan Jokowi mengizinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA China di saat pandemik corona ini”
IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik,” tantang Neta.
