KPonline- ITUC telah mengutuk gelombang baru penindasan polisi terhadap anggota serikat pekerja Filipina. Serangan itu diluncurkan ketika polisi secara bersamaan menyerbu tiga tempat hak asasi manusia dan organisasi serikat pekerja, menangkap dan menahan 57 orang anggota organisasi buruh dan masyarakat sipil.
Pada malam hari tanggal 31 Oktober 2019, para pekerja dai sektor transportasi (bus) mengadakan pertemuan serikat di kota Bacolod, ibukota provinsi Negros Occidental, ketika bangunan itu digerebek. Di tempat lain di kota itu, delapan orang, termasuk empat anak-anak, ditahan di bawah todongan senjata oleh polisi. Saksi di sana melaporkan bahwa laki-laki yang tidak berseragam memasuki properti dan menanam senjata api. Semua 43 orang dewasa yang ditangkap didakwa dengan kepemilikan senjata api secara ilegal.
Penggerebekan lebih lanjut sedang berlangsung, dan lebih banyak lagi serikat buruh dapat menjadi sasaran dalam beberapa jam dan hari mendatang. Menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ini, serikat pekerja mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga keselamatan anggota mereka.
“Di bawah kedok keras terhadap kejahatan, pemerintah ini menargetkan pembela hak asasi manusia dan serikat pekerja sebagai bagian dari strategi politik yang disengaja yang bergantung pada penindasan hak dan kebebasan rakyat,” kata Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow.
Tindakan keras terbaru ini terjadi di tengah iklim represi pemerintah yang lebih luas di Filipina. ‘Perang melawan narkoba’ telah bertanggung jawab atas 27.000 pembunuhan ekstra-yudisial yang dilaporkan sejak diluncurkan oleh Presiden Duterte pada 2016. Baik ILO dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memutuskan untuk mengirim misi tingkat tinggi untuk menyelidiki hak asasi manusia. situasi menyusul laporan luas tentang pembunuhan di luar pengadilan dan penindasan terhadap serikat pekerja dan anggotanya.
Sementara pemerintah berjanji untuk menyelidiki pembunuhan 43 anggota serikat pekerja dalam pertemuan dengan ITUC pada bulan Agustus, belum ada kemajuan yang dilaporkan dan pemerintah belum menerima misi ILO ke negara tersebut, sementara kekerasan terhadap para aktivis berlanjut dengan impunitas.
“Aturan hukum sangat penting dan layanan keamanan harus memperlakukan semua orang dengan tidak memihak. Apa yang kita lihat di Filipina adalah pengambilalihan terang-terangan, oleh partai yang berkuasa, dari pasukan pemerintah untuk merusak pengorganisasian tenaga kerja dan, secara umum, untuk menyerang suara-suara perbedaan pendapat untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya.
“Keluarga serikat internasional tidak akan membiarkan ini pergi. Kami menuntut agar pemerintah menghentikan pembunuhan dan penindasan terhadap anggota serikat pekerja dan menerima misi ILO untuk menyelidiki situasi sebagai masalah yang mendesak, ”kata Burrow.
