Jakarta,KPonline – Ribuan massa yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Buruh, dari Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok, menggelar aksi massa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (5/6/2023).
Aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan Sidang Kedua Uji Formil Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, yang diajukan oleh Partai Buruh ke MK. Di mana pada 5 Juni, merupakan agenda persidangan kedua, dengan agenda perbaikan terhadap gugatan uji formil.
“Adapun tuntutan yang akan disuarakan oleh Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh dalam aksi kali ini meliputi: Pertama, Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kedua, Tolak RUU Kesehatan, Ketiga, Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Keempat, Cabut Permenaker No. 5/2023, dan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah),” ujar Said Iqbal, dalam konferensi pers-nya, di depan Gedung MK, Jakarta.
Sebelumnya, aksi massa juga sempat melakukan long march, dari IRTI, depan Balaikota DKI Jakarta, menuju Gedung MK dan Istana Negara.
Said Iqbal juga menegaskan, bahwa langkah ini menjadikan komitmen nyata, bahwa hanya Partai Buruh, satu-satunya partai politik yang melakukan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja, dengan melakukan Judicial Revew (JR) ke MK.
Terakhir, Said Iqbal juga menegaskan, bahwa Partai Buruh juga menyuarakan 2 isu politik lainnya, yakni Revisi Parliamentary Threshold 4% dan Cabut Presidential Threshold 20%. Lantaran, ketiganya disebut Said Iqbal, sebagai 3 paket UU, yang merugikan rakyat.
“Tiga paket undang-undang menyebabkan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berpihak pada rakyat. Demokrasi yang hanya berpihak pada kepentingan elit politik dan oligarki,” tutup Said Iqbal.
Tak berhenti sampai di situ, rencananya aksi juga akan terus dilakukan secara bergelombang, di seluruh wilayah Indonesia. Antara lain, esok 6 Juni, di Banten, 7 Juni di Bandung, 9 Juni di Semarang, 14 Juni di Jawa Timur dan di berbagai kota lainnya, hingga 20 Juli ke depan.
“Total buruh yang mengikuti aksi lebih dari 75 ribu orang di seluruh Indonesia,” tutupnya.
