Omnibuslaw Membuka Kedok Borok Wakil Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya,KPonline – Disahkannya UU Cipta Kerja Omnibuslaw menjadi alasan lahirnya Mogok Nasional 6-8 Oktober 2020 ,pada hari ini adalah aksi terakhir dimana bagi buruh sangat berharap agar UU itu dibatalkan karena sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta alam .

Bacaan Lainnya

Aksi kali ini diikuti berbagai elemen masyarakat dari Buruh,Mahasiswa,Tani dan Walhi dengan  total sekitar 50 ribu  massa aksi,adapun yang menjadi titik aksi adalah  Gedung Grahadi serta Kantor Gubernur Jawa Timur.

Elemen buruh sendiri mendatangi Kantor Gubernur untuk meminta bantuan Gubernur selaku pimpinan tertinggi di Jawa Timur agar  Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan keberpihakannya pada rakyat dengan bersikap atas nama Pemprov Menolak Omnibuslaw.

Puluhan ribu massa buruh dari berbagai elemen SP/SB bergabung satu tujuan untuk melakukan aksi ini,bahkan seperti saat Peringatan Hari Buruh Sedunia .

Massa buruh dari berbagai SP/SB ketika bertemu di pertigaan terminal Joyoboyo Surabaya (foto : Salbut)

Berbeda dengan aksi aksi buruh yang lain,ternyata aksi Gagalkan Omnibuslaw mendapat banyak dukungan dari masyarakat,di sepanjang jalan yang dilalui terlihat mulai anak kecil hingga orang dewasa tampak mengangkat tangan tanda perlawanan bahkan ada yang secara langsung memberikan air mineral kepada massa aksi.

Di sepanjang jalan,Orasi perlawanan berubah menjadi lantunan kalimat Tahlil  di seluruh mobil Komando,seolah menunjukkan bahwa di negara ini sudah tidak ada tempat untuk berlindung selain Tuhan sehingga suaranya terdengar menggema di udara karena setiap mobil komando menggunakan pengeras suara .

Orasi perlawanan pun di sampaikan di depan Kantor Gubernur dengan satu tuntutan Batalkan Omnibuslaw.

Pukul 19.00 Wib baru terlihat pejabat pemprov yang keluar menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa hari ini Gubernur tidak ada namun dalam hal ini Pemprov menyatakan akan meneruskan usulan massa aksi ke pusat.

Apa yang disampaikan tersebut tidak diterima oleh massa aksi,mereka yang sebelumnya duduk sontak langsung berdiri dan menghujat atas penjelasan tersebut karena  ternyata  keresahan dan kekecewaan mereka atas omnibuslaw  sama sekali tidak jadi perhatian yang serius.

Hingga akhirnya muncul lah provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melempari botol mineral kearah para pejabat pemprov yang kemudian di reaksi oleh polisi dengan menyiagakan Watercannon dan aparat yang menggunakan tameng serta pentungan.

Korlap aksi sigap dan menilai bahwa pelemparan itu bukan dari massa buruh namun ada pihak yang sengaja melakukannya agar aparat bisa segera memukul mundur massa.

Akhirnya setelah sekian menit situasi memanas,korlap aksi memilih menarik mundur massa untuk menghindari bentrokan yang tidak diinginkan dengan aparat bersenjata lengkap meskipun pada dasarnya saat itu psikologis massa sudah siap untuk melawan.

Salah satu perwakilan buruh yang merupakan Sekjen Perda KSPI Jawa Timur ,Jazuli yang menyaksikan peristiwa ini secara langsung menyatakan bahwa kali ini kita harus mengalah karena Lawan kita sebenarnya adalah Wakil rakyat dan Pemerintah namun hari terbukti bahwa tidak ada gunanya memiliki Wakil Rakyat mupun Pemerintah karena Wakil Rakyat justru membuat UU yang sangat merugikan rakyat sedangkan Pemerintah Provinsi malah sangat mengabaikan kepentingan rakyatnya sendiri terbukti selama ini Gubernur Kofifah sama sekali tidak pernah menemui rakyatnya saat ada demonstrasi ,mereka sangat vulgar menunjukkan bahwa kepentingan politik lebih berharga dari pada kesejahteraan rakyat.

Saat ini kita benar benar merasa bahwa kita tidak butuh pemerintah,kita akan mengatur perlawanan bersama seluruh SP/SB se Jatim ,tetap semangat dan tidak menyerah   hingga Omnibuslaw benar benar di batalkan ,pungkas Jazuli.

(Khoirul Anam).

Pos terkait