Purwakarta, KPonline-Disetiap produk yang dihasilkan dalam dunia industri, ada peran pekerja yang menjadi penggerak utama. Namun, kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya diukur dari kesempatan bekerja. Pekerja juga memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan harus dipenuhi oleh setiap perusahaan.
Karena itu, Media Perdjoeangan sebagai salah satu pilar gerakan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengingatkan kembali bahwa terdapat delapan aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan dalam hubungan industrial.
Delapan hak tersebut meliputi; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jamsostek atau jaminan sosial, upah, waktu istirahat, perlindungan dari PHK sewenang-wenang, perlindungan bagi pekerja perempuan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta hak mogok kerja.
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Setiap pekerja berhak memperoleh lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri, menerapkan prosedur keselamatan, serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Seluruh pekerja berhak didaftarkan dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini memberikan perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki masa pensiun, hingga risiko kematian.
3. Upah yang Layak
Upah bukan sekadar angka, melainkan penghargaan atas tenaga, waktu, dan kemampuan pekerja. Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk upah minimum, lembur, tunjangan, dan hak-hak normatif lainnya.
4. Hak Istirahat
Pekerja berhak memperoleh waktu istirahat harian, mingguan, cuti tahunan, cuti melahirkan, serta hak cuti lainnya sesuai ketentuan hukum. Produktivitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesehatan pekerja.
5. Perlindungan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak tanpa prosedur. Setiap pemutusan hubungan kerja harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesangon dan uang penghargaan masa kerja apabila memenuhi syarat.
6. Perlindungan bagi Pekerja Perempuan
Pekerja perempuan memiliki hak atas perlindungan khusus, seperti cuti hamil dan melahirkan, cuti haid dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan, perlindungan dari diskriminasi, hingga jaminan keselamatan bagi pekerja malam.
7. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
PKB merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha yang mengatur hak serta kewajiban kedua belah pihak. Kehadiran PKB menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkeadilan.
8. Hak Mogok Kerja
Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dijamin oleh hukum sebagai bagian dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pelaksanaannya harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Memahami delapan hak dasar pekerja bukan berarti menciptakan konflik antara pekerja dan pengusaha. Sebaliknya, pemahaman tersebut menjadi fondasi untuk membangun hubungan industrial yang sehat, produktif, dan saling menghormati.
Serikat pekerja memiliki peran utama dalam memberikan pendidikan kepada anggotanya agar memahami hak dan kewajiban secara seimbang. Di sisi lain, perusahaan yang menghormati hak-hak pekerja akan memperoleh manfaat berupa meningkatnya produktivitas, loyalitas, serta terciptanya iklim kerja yang kondusif.
Pekerja yang memahami haknya tidak sedang mencari keistimewaan. Mereka sedang memastikan bahwa keselamatan, dan kesejahteraan dalam bekerja dihormati sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Sebab, bekerja adalah kewajiban, tetapi memperoleh perlindungan dan hak-hak normatif adalah hak yang tidak boleh dikurangi oleh siapa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
