KSPI Jawa Tengah Kembali Berunjuk Rasa Kawal Sidang Uji Formil Judicial Review

  • Whatsapp

Semarang, KPonline – Dalam rangka mengawal sidang Pengajuan Judicial Review (Uji Formil) terhadap Omnibus Law (UU No. 11 tahun 2020) di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu (21/4/2021) buruh yang bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah yang terdiri dari FSPMI, FSP KEP KSPI, SPN dan FSP Farkes Reformasi kembali menggelar aksi unjuk rasa di jalan Pahlawan, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dalam aksi ini KSPI Jawa Tengah menuntut dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bersikap adil dengan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.

Bacaan Lainnya

Aksi yang mereka lakukan tersebut berdasarkan instruksi dari presiden KSPI Said Iqbal yang kembali secara serentak digelar di 20 provinsi, 150 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan sekitar 1000 pabrik dan 10.000 buruh didalamnya. Sedangkan bagi buruh yang tidak ikut dalam aksi lapangan tersebut mengikuti aksi secara virtual live streaming melalui sosial media masing-masing federasi.

Kemudian banyak juga yang bertanya-tanya kenapa di saat situasi pandemi ini dan apalagi bertepatan dengan puasa Ramadhan, KSPI masih saja getol untuk melakukan aksi unjuk rasa. Aulia Hakim selaku Sekretaris Perwakilan Daerah (Perda) KSPI Jawa Tengah menjawab pertanyaan tersebut.

“Karena Omnibus Law sejak awal pembentukanny a sudah bermasalah. Dua hal penting yang menjadi persoalan adaalah terkait proses yang tidak memenuhi 7 (tujuh) asas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” jawabnya.

Tujuh dari asas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan,
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,
3. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan,
4. Dapat dilaksanakan,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. Kejelasan rumusan,
7. Asas keterbukaan

Selain itu isi dari UU Cipta Kerja tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan untuk klaister ketenagakerjaan banyak yang mendegradasi dari isi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga keterjaminan pekerjaan, keterjaminan penghasilan, dan perlindungan sosial (Job security, Income security, social security) yang semestinya menjadi tanggung jawab negara justru menjadi hilang.

Hal inilah yang mendorong seluruh buruh di Indonesia yang sampai saat ini masih menolak dengan tegas adanya UU Cipta Kerja termasuk buruh di Jawa Tengah.

Penulis : Supri
Foto : Bambang

Pos terkait