Konflik Buruh Minas Memanas, Buruh dan masyarakat desak pemerintah dan PHR bertanggung jawab

Konflik Buruh Minas Memanas, Buruh dan masyarakat desak pemerintah dan PHR bertanggung jawab

Siak, KPonline – Memasuki hari ketiga aksi unjuk rasa yang digelar oleh buruh dan masyarakat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, belum ada titik temu atas tuntutan terhadap PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, menilai pemerintah daerah, perusahaan BUMN tersebut, serta aparat dan instansi terkait telah gagal menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap isu yang sangat krusial ini.

“Ini bukan sekadar aksi spontan. Ini adalah luapan kekecewaan yang serius dari buruh dan masyarakat atas ketimpangan dan perlakuan sepihak yang dirasakan di wilayah operasional PHR. Pemerintah dan aparat harus segera turun tangan sebelum konflik ini menimbulkan korban jiwa,” tegas Satria Putra.

Bacaan Lainnya

Situasi di lapangan makin memburuk setelah terjadi bentrokan antara massa aksi dengan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Suku Sakai. DPW FSPMI Riau menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memprovokasi dan membenturkan dua kelompok masyarakat demi melemahkan gerakan buruh dan masyarakat yang menuntut keadilan.

“Kami melihat ada upaya adu domba. Ini berbahaya. Aparat kepolisian harus segera bertindak. Jangan hanya jadi penonton. Amankan situasi dan cegah jatuhnya korban,” lanjut Satria, dengan nada geram. Ia juga menekankan bahwa penanganan lamban bisa menciptakan eskalasi yang jauh lebih besar dan sulit dikendalikan.

DPW FSPMI Riau menyatakan siap membawa isu ini ke tingkat provinsi bahkan nasional jika tidak segera ada penyelesaian. Menurut Satria, arogansi PT PHR sebagai perusahaan BUMN telah dirasakan oleh masyarakat di hampir seluruh wilayah operasionalnya.

“Jangan anggap enteng. Kami akan mengonsolidasikan kekuatan buruh secara nasional jika pemerintah terus abai. Kami punya hak untuk memperjuangkan keadilan, dan kami tidak akan berhenti,” ujarnya.

FSPMI juga mengingatkan bahwa sikap diam pemerintah dan aparat menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi rakyat. Jika tak ingin krisis ini meluas menjadi tragedi sosial, semua pihak harus segera bertindak.

“Kami beri peringatan keras kepada aparat dan pemerintah daerah: jangan tunggu ada korban jiwa. Jangan tunggu konflik ini berubah jadi tragedi nasional,” tutup Satria Putra dengan tegas.

Penulis : Heri
Photo : Istimewa

Pos terkait