Bogor, KPonline – Tingginya upah minimum kota/kabupaten (UMK) membuat sejumlah industri di Kota Bogor gulung tikar dan memilih pindah ke Jawa Tengah. Akibatnya 1.500 buruh dari dua perusahaan garmen di Kota Bogor terancam kena pemutusan hubungan kerja (P HK) massal. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKST) Kota Bogor dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di Balai Kota Bogor, sebagaimana dilansir okezone.com (28/9/2018).
“Ribuan buruh yang terancam PHK itu karena dua industri garmen di Kota Bogor merelokasi pabriknya ke daerah Jawa Tengah sehingga pindahnya dua pabrik industri tekstil di Kota Bogor ini menimbulkan permasalahan baru di bidang ketenagakerjaan,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor Samson Purba.
Dua pabrik garmen yang sudah merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah itu karena perusahaan sulit bersaing lantaran biaya produksi dan tingginya UMK yang ditetapkan pemerintah.
“Pindah pabrik karena tidak mungkin menurunkan upah namun dengan konsekuensinya terjadi PHK dan ini membuat angka pengangguran tinggi yang dikhawatirkan berpengaruh pada angka kriminalitas,” ujarnya.
Upah buruh memang paling gampang dijadikan kambing hitam ketika perusahaan melakukan PHK atau relokasi. Apalagi menjelang kenaikan upah seperti ini.
Padahal, melansir katadata.co.id, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan faktor yang selama ini menghambat investasi di Indonesia setidaknya ada empat.
Pertama adalah birokrasi yang tidak efisien dan berujung adanya pungutan liar (pungli). Seringkali perlu hal bertele-tele untuk meminta persetujuan di tingkat birokrasi.
Kedua, hambatan permodalan yang kurang kompetitif. Kalla mengatakan, masalah ini terkait erat dengan tingkat bunga perbankan di Indonesia yang masih tinggi.
Ketiga, masalah ongkos logistik yang membuat Indonesia kurang kompetitif. Kalla menjelaskan, ada ketidakadilan ketika industri di Indonesia Barat mendapatkan bahan baku dari Indonesia Timur dengan harga murah. Sebaliknya, barang jadi yang dikirim ke Indonesia Timur akan bertambah mahal akibat ongkos logistik.
Keempat, biaya energi di Indonesia tergolong tinggi dan kurang bersaing dengan negara lain. Kalla mencontohkan, industri di Thailand mendapatkan pasokan gas dengan harga yang kompetitif yakni US$ 6 per mmbtu.
Tidak ada satu pun permasalahan upah, yang disebutkan oleh Wakil Presiden. Tetapi kenapa, persoalan upah selalu menjadi dalih?
