Kepada Ahmad Heryawan, Sanggupkah Anda Hidup Dengan 1,4 Juta Sebulan?

  • Whatsapp
Aksi Buruh Jawa Barat di Gedung Sate menolak PP 78 Tahun 2015 ( Foto : Herfin )

Bekasi, KPonline – UMP Jawa Barat sudah dipastikan naik sesuai ketentuan dalam PP 78/2015 sebesar 8,25 persen. Dari yang semula Rp. 1.312.355,-  menjadi Rp. 1.420.624,29 tahun depan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Barat telah memutuskan untuk merekomendasikan UMP tahun 2017 ke Gubernur Jawa Barat melalui rapat pleno Depeprov pada tanggal 26 Oktober 2017, sehari sebelum ribuan buruh Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar atau biasa disebut AJB melakukan aksi yang antara lain  meminta Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan UMP, menolak PP 78/2015, menghapus upah padat karya, upah khusus Rumah Sakit yang nilainya dibawah UMK.

Diperoleh informasi dari anggota Depeprov Jawa Barat dari FSPMI, bahwa keputusan penetapan UMP Jawa Barat 2017 sebagai rekomendasi ke Gubernur disepakati oleh semua anggota Depeprov dari unsur Pemerintah (9 orang anggota yang hadir), unsur Pengusaha yang diwakili oleh APINDO (6 orang anggota yang hadir) dan unsur Serikat Pekerja 1 dari 6 orang anggota yang hadir yaitu dari Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN). Sementara 5 orang anggota dari unsur Serikat Pekerja  yaitu Ahmad Nurulhuda (FSPMI), Dede Koswara (SPN), H. Dardju (KEP SPSI), Dona Dwi Yuhanafi (TSK SPSI) dan Abbas Purnama (LEM SPSI) menyatakan menolak dengan tegas pemberlakuan UMP di Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut dikatakan oleh Nurulhuda, dasar penolakan UMP Jabar telah disampaikan dalam rapat pleno kepada semua unsur. Pertama, angka UMP yang diskenariokan pemerintah dan Apindo telah menyalahi amanat Undang-undang 13 tahun 2003 karena tidak melalui mekanisme survey pasar komponen KHL.

Dalam pasal 88 ayat (4) yang berbunyi, “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan  pertumbuhan ekonomi.” Kedua, bertolak belakang dengan komitmen mereka sendiri (pemerintah dan Apindo) yang mengatakan akan konsisten menggunakan PP 78/2015, padahal dalam PP 78/2015 pasal 43 ayat (1) juga menyebutkan hal yang sama bahwa penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dalam etentuan Upah Minimum Provinsi Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 Tentang Upah Minimum (“Peraturan Upah Minimum”) Pasal 12 ayat (2): Dalam hal di daerah sudah ada penetapan UMK perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK.

Itu berarti tidak ada urgensinya UMP di Jawa Barat dan di provinsi lain ditetapkan angkanya sementara UMK juga ditetapkan di provinsi itu karena sudah jelas bahwa meskipun ada angka UMP, perusahaan dilarang membayar upah dengan nilai UMP karena angka UMP berada dibawah UMK.

Sebentar lagi akan juga diputuskan angka UMK didaerah masing-masing baik kabupaten maupun kota di beberapa provinsi di Indonesia. Yang kemudian direkomendasikan ke Depeprov untuk tetapkan dan dijadikan rekomendasi ke Gubernur agar Gubernur dapat menetapkan angka UMK tahun 2017 melalui Keputusan Gubernur tentang UMK. Bisa dipastikan angka yang ditetapkan ankan mengacu kepada formulasi dalam PP 78/2015.

Dalam surat menteri tenaga kerja bernomor  B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur se Indonesia disebutkan pada poin ketiga bahwa Gubernur tidak wajib menetapkan UMK untuk kabupaten/kota yang mampu membayar upahnya lebih tinggi dari UMP. Ini dapat diartikan bahwa jika ada rekomendasi angka upah minimum dari Bupati/Walikota yang lebih tinggi dari UMP tetapi lebih rendah dari hasil formulasi dalam PP 78/2015, maka upah tersebut menjadi sah sebagai pegangan bagi pengusaha.

Presiden FSPMI Bung Said Iqbal dalam penyampaiannya pada aksi buruh di depan Gedung Sate tanggal 27 Oktober lalu mengajak seluruh buruh yang hadir untuk mengumpulkan uang dari saku masing-masing buruh sebesar Rp. 2000,- dan jika terkumpul Rp. 2.200.000-an maka bersama-sama diserahkan kepada Gubernur untuk digunakan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan jika masih menganggap angka tersebut sudah cukup layak bagi buruh untuk hidup dalam satu bulan.

Ilustrasinya penggunaannya adalah, Rp. 600.000,- untuk membayar kontrakan Rp. 500.000,- untuk transport dari kontrakan ke tempat bekerja dan sisanya dijatah hanya Rp. 36.000an/hari selama 30-31 hari dalam satu bulan.

Dengan hanya Rp. 36.000,-/hari, maka  ini dipastikan bahwa hasil kerja dalam satu bulan bahkan tidak  cukup untuk kebutuhan makan dalam satu bulan, lalu bagaimana dengan  kesempatan mengisi tabungan? Bagaimana dengan kondisi harga-harga yang akan ikut naik di saat yang sama UMK ditetapkan? Wajarkah  hutang bertambah karena dipaksa menerima upah dengan sistem besar pasak daripada tiang oleh PP 78/2015?

Itu dengan gaji 2 jutaan sebulan. Bagaimana dengan mereka yang bergaji sesuai UMP Jawa Barat yang besar 1,4 juta? Maka kita ingin bertanya kepada Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, sanggupkah anda hidup dengan 1,4 juta sebulan?

Maka tidak salah jika kalangan buruh menyatakan bahwa sistem ini adalah sistem pemiskinan terstruktur kepada buruh yang dilakukan pemerintah dan pengusaha. (*)

Kontributor: Wiwik Aswanti Sofyan

Pos terkait