Jakarta, KPonline, – Samsuri salah satu orang terpilih yang diusung kaum buruh untuk maju mencalonkan diri sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dapil IV dari partai Gerindra yang mencakup Kecamatan Cakung, Pulogadung & Matraman.
Umumnya jika seorang caleg memiliki modal yang besar dan tanpa segan menghamburkan dana untuk masyarakat, hal tersebut bisa memicu tindakan koruptif dari caleg tersebut apabila terpilih nantinya. Jelasnya dengan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya, bagaimana ia mengembalikan modal tersebut? disini menjadi tanda tanya masyarakat pada umumnya.
Beda dengan caleg DPRD DKI Jakarta no.7 dari partai gerindra, jelasnya samsuri diusung oleh buruh dan rakyat.
Mereka yang memilih, mereka pula yang memperjuangkannya, inilah yang membedakan samsuri dari caleg lainnya.
Bilamana seorang pekerja atau sering disebut buruh yang tiap bulannya digaji oleh pengusaha sesuai dengan peraturan pemerintah pusat maupun daerah tanpa memikirkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sering menyudutkan buruh dan rakyat dengan adanya peraturan tersebut, sudah saatnya buruh dan rakyat bangkit dan menentukan pemimpin pilihannya sendiri sehingga mampu mendongkrak suara-suara aspirasi buruh dan rakyat yang nantinya dapat melahirkan peraturan tentang hidup layak, kesejahteraan, adil dan merata disuatu daerah.
‘4 Sehat 5 Cerdas’ menjadi Visi dan Misi samsuri, apa itu 4 Sehat 5 Cerdas? berikut pemaparannya;
Visi:
4 Sehat (AJIB)
1. Amanah
2. Jujur
3. Idealis
4. Bermartabat
Memperjuangkan regulasi/peraturan yg berkeadilan dan berpihak kpd rakyat sesuai amanah UUD 1945.
Misi:
5 Cerdas
1. Mendorong lahirnya peraturan daerah yang berpihak bagi buruh dan masyarakat jakarta.
2. Mengawasi pemerintah daerah dan insntasi lainya agar memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat melalui peraturan daerah.
4. Menggagas konsep regulasi untuk meningkatkat daya beli masyarakat melalui peraturan yg diatur dlm peraturan daerah atau keputusan gubernur.
5. Memperkuat pengawasan terhadap semua instansi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lebih khusus terkait dengan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
(Arf/jim).