Karena Lampaui Batas Kewenangannya, Buruh Ingatkan Dewan Pengupahan Provinsi

  • Whatsapp

Semarang, KPonline – Massa aksi unjuk rasa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah juga geruduk kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Rabu (29/7/2020) sebelum menuju ke kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah yang ada di Jl. Pahlawan Semarang.

Mereka meminta klarifikasi dari pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terkait adanya pernyataan dari Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Tengah yang menyatakan bahwa Corona (Covid-19) sebagai “Force Majeur”.
 
Anehnya pernyataan tersebut tercatat dalam notulensi hasil rapat Depeprov Jawa Tengah pada Senin (11/5/2020) dan meminta supaya pernyataan tersebut dicabut.

Bacaan Lainnya

Hal tersebutlah yang membuat buruh FSPMI Jawa Tengah meradang dan geram. Sehingga menggerakkan langkah mereka untuk juga menyambangi kantor Disnakertrans Jawa Tengah.

Berikut adalah kutipan notulensi hasil rapat Depeprov Jawa Tengah yang diminta oleh massa aksi untuk dicabut:

“Pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus  Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, adalah kondisi Force
majeur bencana nasional.”

Disinyalir akan terjadi kericuhan apabila perwakilan buruh FSPMI Jawa Tengah tidak ditemui oleh Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Bagaimana tidak? baru saja sampai di depan kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, massa aksi sudah menggoyangkan pagar kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang ada di depan mereka.

Setelah dilakukan koordinasi oleh pihak keamanan yang mengawal,  akhirnya Kadisnakertrans bersedia untuk menemui perwakilan buruh yang berunjuk rasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Aulia Hakim selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI-KSPI Jawa Tengah menyatakan bahwa Depeprov Jawa Tengah telah melampaui batas kewenangannya atas pernyataan Covid-19 sebagai Force Majeur.

“Ini sudah melebihi batas kewenangan mereka sebagai Depeprov, sekelas Gubernur saja Pak Ganjar Pranowo tidak berani menetapkan Covid-19 ini sebagai Force Majeur,” ucap Aulia Hakim.

Menurut dia Covid-19 bukan becana nasional seperti bencana alam dengan mengacu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 yang dijadikan rujukan oleh Dewan Pengupahan provinsi di rapat sebelumnya menurut dia tidak tepat.

Apabila tidak dicabut hal ini berpotensi bakal digunakan oleh pengusaha nakal untuk melakukan PHK kepada buruh tanpa ada kewajiban apapun kepada karyawan yang di PHK.

Dalam hal ini disampaikan pernyataan sikap dari FSPMI-KSPI Jawa Tengah terkait pernyataan dan notulensi hasil rapat Depeprov Jawa Tengah perihal Covid-19 sebagai Force Majeur mereka menolak keras dan meminta untuk sgera dicabut.

“Kami buruh FSPMI-KSPI Jawa Tengah sekaligus menyatakan sikap menolak adanya hasil notulensi yang menyatakan Covid-19 sebagai Force Mejeur. Dan kami meminta untuk segera di “drop” atau dicabut. Atau kami datang dengan massa yang lebih besar dan menginap di kantor ini,” kata Aulia Hakim.

Menanggapi apa yang disampaikan Aulia Hakim, Sakinah Rosellasari
 pada awal bulan Agustus mengadakan agenda untuk membahas pencabutan hasil notulensi tersebut.

“Yang pasti akan kami agendakan pada awal Agustus khusus untuk membahas apa yang disampaikan oleh pak Hakim untuk di drop hasil notulensi Depeprov tersebut,” ucap Sakinah Rosellasari.

Disepakati pula bahwa agenda pembahasan pencabutan hasil notulensi akan diselenggarakan oleh pihak Disnakertrans pada awal bulan Agustus, tepatnya antara tanggal 10 – 12 Agustus 2020.

(Ded)

Pos terkait