Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) diberitakan pernah meminta jatah 3 menteri ke Jokowi sebagai syarat untuk didukung dalam Pilpres 2019. Karena Jokowi tidak menanggapi, kemudian berbalik arah dengan mendukung Prabowo. Saya ingin menegaskan, bahwa berita itu tidak benar alias hoax.
Said Iqbal sebagai presiden KSPI tidak pernah meminta jatah menteri kepada Jokowi. Jangankan meminta jatah menteri. Bertemu untuk mendiskusikan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019 pun tidak pernah.
Lagipula, KSPI tidak mungkin memberikan dukungan kepada Jokowi sebelum ia mencabut PP No 78 Tahun 2015. Ada banyak permasalahan ketenagakerjaan yang belum terselesaikan, bahkan dalam beberapa hal, kondisinya makin memburuk. Dalam buku ‘Pemerintah Gagal Menyejahterakan Buruh?“, Said Iqbal menjelaskan dampak buruk PP 78/2015 terhadap kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya.
Secara terbuka, Said Iqbal pernah menyampaikan perihal menteri dari buruh ketika Capres yang didukung KSPI menang dalam acara diskusi ‘Berburu Suara Buruh di Tahun Politik’ di Studio Kopi Sang Akar, Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (31/3/2018). Dalam diskusi yang diselenggarakan Sindikasi tersebut tidak menyebut nama. Dengan kata lain, KSPI menyampaikan harapan agar posisi menteri dari buruh ditujukan kepada semua Capres.
SYARAT BAGI CAPRES YANG DIDUKUNG KSPI
Setidaknya ada 5 (lima) hal yang menjadi syarat bagi setiap Capres untuk didukung oleh KSPI. Kelima syarat tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, Menandatangani Kontrak Politik
Dukungan yang akan diberikan oleh KSPI bukan cek kosong. Karena itu, calon presiden yang akan didukung harus terlebih dahulu menandatangani kontrak politik. Kontrak politik adalah syarata utama dan pertama, karena di dalam kontrak politik ini tertuang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh calon Presiden apabila kelak terpilih.
Melalui kontrak politik tersebut akan menjadi jelas, kemana arah bangsa ini akan dibawa. Sekaligus untuk memastikan, bahwa kebijakan pilihan buruh memiliki keselarasan dengan gagasan dan cita-cita perjuangan buruh Indonesia.
Adapun isi kontrak politik itu disebut sebagai Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat atau SEPULTURA. Isi kontrak politik tersebut bisa dibaca dalam artikel berjudul ‘Ini Isi Kontrak Politik Antara Prabowo Dengan Buruh KSPI’ yang diterbitkan KPonline.
Kedua, Diumumkan Secara Terbuka
Isi dari kontrak politik tersebut harus diumumkan kepada publik oleh calon yang didukung. Mengapa harus diumumkan? Agar publik menjadi terang benderang terkait dengan apa yang menjadi alasan kaum buruh memberikan dukungan kepada Calon Presiden.
Dengan diumumkan ke publik, maka hal ini akan menjadi kontrol sosial. Karena kontrak politik tersebut sudah menjadi milik umum, yang siapa saja bisa menagihnya jika dikemudian hari diingkari.
Ketiga, Pakta Integritas
Ini adalah tentang komitmen untuk memenuhi semua janji yang tertuang dalam kontrak politik. Capres yang didukung buruh dan KSPI haruslah orang yang jujur dan memiliki karekter yang kuat.
Keempat, Ada Partai Politik yang Mendukung
Berdasarkan konstitusi, untuk bisa maju sebagai Capres, harus mendapatkan dukungan dari partai politik. Bahkan ada ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Agar dukungan yang diberikan KSPI tidak sia-sia, maka Capres yang bersangkutan haruslah mendapatkan dukungan dari partai politik.
Kelima, Menteri Ketenagakerjaan Berasal Dari Serikat Buruh
Poin kelima ini sebenarnya adalah harapan. Karena itu tidak tertuang dalam kontrak politik. Berbeda dengan poin pertama hingga keempat yang bersifat mutlak.
Mengapa posisi Menteri Ketenagakerjaan sebaiknya berasal dari serikat buruh? Karena untuk mengawal isi dari kontrak politik. Sebagai jaminan bahwa kontrak politik tersebut nantinya akan diimplementasikan, maka harus ada orang yang mengawal. Nah, menteri dari buruh inilah yang nantinya secara teknis akan membantu Presiden untuk menjalankan Sepultura atau kontrak politik.
Tidak seperti yang terjadi sekarang. Janji “Tri Layak” tidak dipenuhi, karena menterinya bukan berasa dari orang yang secara historis memahami persoalan buruh.
Satu hal yang pasti, posisi menteri dari buruh bukan untuk mencari jabatan. Tetapi untuk membantu Presiden menjalankan kontrak politik yang sudah disepakati.
MENTERI KETENAGAKERJAAN DARI SERIKAT BURUH LAZIM DI DUNIA
Di Jerman, misalnya, Deutscher Gewershaft Bun (DGB) yang merupakan serikat pekerja terkuat di sana memberikan dukungan terhadap Partai Sosial Demokrat (SDP). Ketika SDP menang, wajar jika kemudian menteri perburuhannya berasal dari DGB. Bahkan keberadaan serikat pekerja di Jerman sangat menentukan terhadap kebijakan negara.
Di Amerika Serikat, ada satu serikat pekerja besar yang sangat kuat. Namanya, American Federation of Labour and Confederation Industries Organization (AFL-CIO). AFL-CIO sendiri merupakan gabungan dari dua serikat pekerja besar di Amerika, American Federation of Labour (AFL) dan Confederation Industries Organization (CIO) pada awal abad ke 20.
Meskipun telah menjadi serikat pekerja kuat (yang pengaruhnya tidak hanya di Amerika, tetapi juga di dunia) AFL-CIO tidak anti terhadap partai politik. Justru sebaliknya, ia bersimbiose-mutualis dengan partai Demokrat. Hal ini terbukti, AFL-CIO menjadi sekutu abadi dari partai Demokrat dalam pemilihan Presiden. AFL-CIO memberikan suaranya untuk partai Demokrat, dan partai Demokrat dengan penuh kesungguhan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan para pekerja di Amerika Serikat – termasuk mengambil menteri perburuhan dari AFL-CIO.
Di Jepang, Japanese Trade Union Confederation (Rengo) menjadi sekutu dari Democratic Party of Japan (DPJ). Dengan dukungan Rengo, pada pemilu tahun 2009, LDP yang sudah berkuasa lebih dari 40 tahun akhirnya takluk oleh DPJ. Kemenangan yang didapatkan oleh DPJ adalah cukup telak dengan perolehan 308 kursi dari 480 kursi di Majelis Rendah (Lower House).
Begitu juga di Swedia, Australia, bahkan Brasil ketika Lula da Silva yang berasal dari serikat buruh menjadi presiden. Jadi gerakan sosial politik yang diusung serikat buruh sudah lazim terjadi di dunia. Mengapa di Indonesia dipermasalahkan? Apakah posisi penting dalam pemerintahan hanya boleh diisi oleh para pemilik modal atau pengusaha?
Kalaulah Said Iqbal menyebut 3 menteri, itu adalah sebuah gagasan. Buktinya, dalam kontrak politik tidak ada satu pun yang menyatakan imbalan menteri.
Saya rasa hal yang wajar, agar aspirasi kaum buruh bisa diimplementasikan dalam kebijakan, maka Menteri Ketenagakerjaan berasal dari serikat buruh, Menteri Pendidikan berasal dari PGRI, atau Menteri Koperasi-nya berasal dari serikat buruh.
Seperti dijelaskan di atas, posisi Menteri Perburuhan memang dibicarakan dengan Calon Presiden yang didukung KSPI. Termasuk dengan Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo merespon baik pandangan ini.
PROSES MEMILIH PRABOWO SUBIANTO
ini bukan keputusan pribadi. Keputusan ini diambil dalam Kongres KSPI yang diselenggarakan pada awal tahun 2017 yang dihadiri perwakilan 30 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota.
Dalam kongres tersebut diputuskan, bahwa sebagai konfederasi, KSPI akan berjuang secara sosial ekonomi dan sosial politik.
Dari sisi sosial ekonomi, KSPI perjuangan terntang upah, jaminan sosial, melawan PHK, menolak union busting, dan memperjuangkan PKB di perusahaan. Sedangkan perjuangan sosial politik adalah mendukung kader KSPI untuk maju sebagai calon legislatif, kepala daerah, hingga mendukung calon presiden (dengan kriteria tertentu yang sudah dijelaskan di atas).
Ini bukan hal yang baru bagi KSPI. Tahun 2014, KSPI juga memberikan dukungan terhadap salah satu Capres, sebagaimana yang didokumentasikan dalam sebuah buku berjudul ‘SEPULTURA : Sebuah Cita-Cita Perjuangan’.
Setelah diputuskan dalam Kongres, KSPI menjalin komunikasi dengan beberapa Capres. Diantaranya Prabowo Subianto dan Rizal Ramli. KSPI juga mencoba bertemu dengan Gatot Nurmantyo, tetapi karena saat itu masih aktif sebagai Panglima TNI sehingga pertemuan itu belum terwujud. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diundang KSPI dalam Seminar Kebangsaan, tetapi tidak ada tanggapan. Sementara itu, melalui orang-orang dengan Presiden Jokowi, KSPI juga meminta bertemu. Tetapi tidak ada jawaban. Mungkin Jokowi masih sibuk bekerja sebagai presiden sehingga tidak merespon permintaan KSPI.
Akhirnya, dari semua itu, yang memenuhi kriteria adalah Prabowo Subianto. Ini diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI tanggal 28-29 April 2018 lalu di Jakarta.
Dari rangkaian itu jelaslah sudah, ini bukan keinginan Said Iqbal secara pribadi. Ini adalah keputusan organisasi.
Menurut buruh, Prabowo Subianto adalah seorang yang kesatria, berani, jujur, dan cinta tanah air. Dia berani secara terbuka merespon keinginan buruh Indonesia dengan menandatangani kontrak politik dan mengumumkan secara terbuka. Terbukti, ribuan buruh yang memadati Istora Senayan mengelu-elukan Prabowo.
Jika ada yang bertanya, mengapa pelaksanaan deklarasi bertepatan dengan May Day? Karena itu adalah hari perjuangan bagi kaum buruh. Dengan mendukung Capres pilihan buruh, KSPI sedang membuka jalan untuk terpilihnya presiden yang pro buruh dan rakyat. Sengaja dipilih tanggal 1 Mei, agar seluruh masyarakat mendengar; ada Calon Presiden yang memiliki komitmen dan kesatrai merespon tuntutan kaum buruh.
Keputusan sudah diambil. Setelah ini, KSPI dan buruh Indonesia akan all out bekerja untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2019 – 2024. Walapun ada fitnah dan berita-berita bohong yang dialamatkan kepada KSPI dan pimpinannya, kami tidak peduli.
Satu kalimat saja bagi yang masih nyinyir: “Ora urus, maju terus!”
