Jombang, KPonline – Adanya berbagai kendala di RSUD Jombang yang dinilai belum memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, mendorong Tim independen jaminan sosial Jamkeswatch untuk melakukan langkah kongkrit.
Banyaknya laporan masyarakat terkait keluhan pelayanan yang diberikan pihak RSUD Jombang terhadap peserta BPJS maupun pasien umum, baik yang disampaikan kepada relawan maupun melalui media sosial, menjadi dasar Tim Jamkeswatch melakukan Audiensi pada hari ini (18/09/2018), untuk mengklarifikasi serta mencari solusi sesuai persoalan yang ada.
Audensi dihadiri oleh Pudji Umbaran selaku Direktur Utama RSUD beserta jajarannya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang Syarif Hidayatullah beserta staffnya, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jombang Chamelia Vibi dan Jamkeswatch DPD Mojokerto.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Jamkeswatch menyampaikan pokok-pokok bahasan dan beberapa kendala yang terjadi, serta mencari solusi bersama terkait permasalahan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Jombang.
Diantara permasalahan itu adalah indikasi adanya uang biaya jaminan kepada pasien untuk perawatan ketika masuk atau pulang, perihal kamar kelas perawatan yang penuh sehingga pasien terpaksa dirawat di lorong-lorong RS, kondisi pelayanan kesehatan sehubungan dengan Perdirjampelkes BPJS No. 2, 3 dan 5, sistem rujukan online serta peran dan komitmen Rumah Sakit dalam optimalisasi JKN.
Audiensi yang dilakukan di ruang Soedjoto RSUD Jombang tersebut, diharapkan bisa mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi sehingga bisa mendapatkan solusi dan titik temu terkait permasalahan yang ada.
Menurut ketua Tim Audiensi yang juga sebagai Koordinator Jamkeswatch DPD Mojokerto Ipang Sugiasmoro mengatakan, “ Kami hadir disini untuk Mengklarifikasi, memberi solusi dan jika diperlukan kami akan membantu mensosialisasikan kepada Masyarakat.”
Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan jaminan kesehatan yang kompleks memunculkan stigma negatif masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD serta tanggung jawab pemerintahan daerah itu sendiri.
“Tujuan kita bukan untuk menghakimi, mencari benar salah atau menang kalahnya, tetapi menjembatani terjadinya sebuah komunikasi, membuat sinergi sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diakomodir dan dikanalisasi.” Tegas Ipang.
Oleh karena itu, Jamkeswatch mencoba dan berupaya mengatasi persoalan persoalan yang terjadi, karena permasalahan ini tidak hanya terjadi di beberapa daerah saja tetapi sudah menjadi persoalan di seluruh Indonesia. Dirinya mengharapkan peran semua masyarakat untuk aktif memberikan masukan demi perbaikan jaminan kesehatan maupun jaminan sosial.
“Peran serta masyarakat dalam program nasional itu penting, penyampaian dan masukan juga harus didasari untuk memperbaiki jaminan kesehatan, karena kesehatan itu penting dan tak ternilai. Jangan cuma ramai di media sosial, disana hanya justifikasi tanpa klarifikasi, konfrontasi tanpa solusi, ” cetus Ipang.
Dari audiensi tersebut, Jamkeswatch memberikan masukan kepada RSUD Jombang diataranya :
1. Menunjuk PIC RS khusus dan nomor Hotline Care 24 Jam untuk menangani pengaduan masyarakat.
2. Membentuk Laison Officer (LO) Traffict Accident Center (TAC) untuk penanganan kecelakaan lalu lintas yang biasanya terdiri dari Jasa Raharja, Kepolisian, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta ditambah lagi desk khusus penanganan masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
3. Membuat papan Informasi Publik mengenai alur perawatan, ketersediaan kamar perawatan dan nomor tunggu operasi yang sudah terjadwal.
4. Membuat aplikasi berbasis Android yang bisa diakses masyarakat yang didalamnya memuat pendaftaran Online, jadwal Dokter Spesialis, jumlah Poli dan ketersediaan kamar rawat inap sesuai kelas.
5. Mengintegrasikan peserta program Kartu Jombang Sehat ( KJS ) kedalam peserta BPJS KIS PBID atau PBIN agar tidak membebani anggaran Rumah Sakit.
Dalam Pertemuan itu, Pudji Umbaran Direktur Utama RSUD Jombang yang juga selaku Plt. Kadinkes Jombang menyampaikan, bahwasanya audiensi ini merupakan klarifikasi terkait keluhan masyarakat terkait pelayanan Administrasi BPJS di RSUD. Di bersyukur ada titik pemahaman bersama yang bisa dimengerti, sehingga tugas pokok dan fungsi bisa sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya.
“Alhamdulillah, ada satu titik pemahaman yang bisa kita sepakati bersama, yang kedepan harus ada perbaikan di masing-masing Tupoksinya, ” ucapnya.
Ia juga berharap, kedepannya RSUD dan BPJS Kesehatan bisa bermitra lebih baik lagi, karena dengan kerja sama yang baik akan terjalin komunikasi yang baik pula.
“Sehingga saat pasien datang tupoksi kita jelas, memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada. Ketika hal itu semua sudah terselesaikan kami harap pada proses klaim juga berjalan dengan baik, ” tambah Pudji.
Di saat yang bersamaan, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah atau yang biasa dipanggil Gus Sentot yang mengikuti audiensi, sangat antusias dan mengapresiasi Jamkeswatch yang telah melakukan pertemuan dalam rangka mengklarifikasi terkait keluhan masyarakat tentang pelayanan RSUD.
Pria kelahiran Kediri itu menuturkan harapannya ada perbaikan semua lini pelayanan kesehatan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang, sehingga penumpukan pasien yang terjadi di RSUD tidak terjadi seperti saat ini.
“Harapan saya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan tiap kecamatan, sebab kalau selama itu belum dilakukan ya akhirnya terjadi seperti ini, masyarakat lebih memilih RSUD karena dianggap pelayanannya lebih maksimal, dan menjadi rujukan RS lain disekitar Jombang, ” ungkap Gus Sentot. (Agus CWI)
