Surabaya, KPOnline – Dalam aksi buruh yang di lakukan pada hari ini (Selasa, 06/09/22) di depan kantor Gubernur Jawa Timur, pihak pemerintah provinsi pun lantas menerima beberapa perwakilan dari buruh untuk menyampaikan aspirasinya di dalam gedung kantor Gubernur.
Namun sayangnya, audiensi tersebut kembali belum bisa di temui secara langsung oleh Khofifah Indar Parawansa selaku pimpinan tertinggi di Jawa Timur, dikarnakan adanya suatu hal kegiatan di tempat lain.
Audiensi tersebut akhirnya hanya di wakili oleh beberapa jajaran kepala dinas Pemprov Jatim, yakni Himawan selaku Kadisnaker Provinsi, Alwi selaku Kadinsos Provinsi, M. Hadi Wawan Guntoro selaku Kasatpol PP Provinsi, dan Kakesbangpol Provinsi Heru Wahono Santoso.
Beberapa point aspirasi yang di sampaikan oleh beberapa perwakilan buruh kepada jajaran OPD yang hadir, adalah sebagai berikut :
- Buruh dengan tegas menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan Gubernur selaku Pimpinan tertinggi di Jawa Timur di harapkan segera mengambil sikap keberpihakannya, apakah berpihak kepada masyarakat nya atau sebaliknya.
- Rumusan kenaikan upah di tahun 2023 nanti, diharapkan agar Pemerintah Provinsi tidak lagi menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021, karena hal tersebut sangat tidak relevan untuk di terapkan, mengingat inflasi yang terjadi saat ini sudah semakin besar, akibat kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya yang cukup signifikan, salah satunya BBM.
- Pembenahan di bidang pengawas ketenagakerjaan tingkat provinsi di Jawa Timur di harapkan agar segera di lakukan, mengingat permasalah kasus yang tidak kunjung usai di tingkat pengawas, semakin banyak.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, diharapkan agar segera menyampaikan kepada Gubernur, agar segera mengalokasikan angggaran dari APBD Provinsi Jatim sendiri (bukan dari pajak cukai) untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan warga Jawa Timur bagi masyarakat tidak mampu, yang tidak di cover oleh Pemkot/Pemda karena kendala terbatasnya anggaran.
Dalam beberapa point yang di sampaikan oleh perwakilan buruh yang hadir, di tanggapi langsung oleh Himawan.
“Terkait tuntutan penolakan kenaikan BBM, karena pengambil kebijakan ada di tingkat pusat, maka akan kita sampaikan kepada Bu Gubernur yang harapannya akan bisa di teruskan kepada pimpinan pusat, namun terkait permasalahan kasus pengawas ketenagakerjaan yang di sampaikan kawan-kawan, tanggal 12 September nanti akan kita undang semua di kantor Disnaker Provinsi.” Ujar Himawan.
Salah satu pengurus FSPMI Jawa Timur, yakni Ardian, pun turut mengingatkan kepada jajaran OPD yang menerima perwakilan para buruh di dalam Kantor Gubernur sore tadi.
“Bansos berupa BLT, Balsem, BSM atau semacamnya itu, yang sedianya akan di persiapkan oleh pemerintah sebagai solusi kenaikan BBM kepada masyarakat, merupakan sebuah hal yang akan menjadi pemanis saja, dan bukan solusi yang konstruktif untuk mengatasi ataupun mengurangi beban masyarakat yang sudah saat ini, bahkan akan menambah jumlah kemiskinan yang ada di Jawa Timur.” Ucap Ardian.
Terkait point pengajuan anggaran yang di ambil dari APBD Provinsi Jawa Timur yang di peruntukkan guna membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak di cover oleh Pemkot/Pemda setempat, hal tersebut akan di sampaikan oleh Alwi selaku Kadinsos Provinsi Jatim, kepada Bu Gubernur Khofifah.
Aksi pun selanjutnya berakhir dengan damai, setelah beberapa perwakilan dari masing-masing pihak menyampaikan hasil audiensi di depan ratusan massa aksi yang hadir di depan kantor Gubernur Jawa Timur.
Penulis : Bobby
Foto : Anam