Purwakarta, KPonline – Upah layak bagi pekerja atau buruh di suatu perusahaan adalah harus, terlebih peraturan atau kebijakan pemerintah sudah mengatur itu. Baik melalui Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) atau pun Upah Minimum Provinsi (UMP).
Namun, ada saja pengusaha yang tidak patuh pada ketentuan yang sudah diundangkan terkait pengupahan.
Salah satunya terjadi di Kabupaten Purwakarta. Dimana, suatu perusahaan garmen yang berada di pinggiran daerah tersebut diduga tidak memberikan upah kepada pekerja dengan sesuai (UMK).
Celakanya, entah tidak tahu atau benar-benar butuh. Pekerja di perusahaan garmen itu tidak menanggapi atau melawan atas hal yang sudah dilakukan oleh perusahaannya.
Saat dikonfirmasi Media Perdjoeangan, sebut saja Indah, perempuan berumur 38 tahun dan saat ini ia sandaran hidup kedua anaknya dikarenakan sang suami tidak lagi bekerja mengatakan bahwa sebetulnya merasa tidak nyaman atas mekanisme pengupahan yang terjadi di perusahaan.
“Setiap bulan harus berhutang atau mencari sumber pendapatan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga,” ungkap Indah.
Kemudian, ia mengatakan; dengan upah tiga juta dua ratus ribu rupiah tidak cukup untuk biaya hidup selama satu bulan.
Menurut Indah sempat ia menjelaskan kepada pihak pengusaha bahwa UMK di Purwakarta diatas tiga juta dua ratus ribu.
“Tetapi, pihak pengusaha mengatakan akan menutup perusahaan bila pekerja memaksa diupah sesuai ketentuan (UMK),” sambung Indah.
2016, Panasonic dan Toshiba tutup. Namun, bukan karena upah. Melainkan dua pabrik elektronik raksasa tersebut karena kalah bersaing dengan produk elektronik dari China.
Mungkin bisa saja hilangnya Keberanian Indah untuk menuntut upah layak, dijadikan momen bagi pengusaha untuk leluasa mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengusaha tak sungkan terus “menggoyang” tenaga kerjanya untuk tetap terus bekerja dengan upah dibawah ketentuan yang berlaku yang diatur oleh pemerintah.
Luar biasanya, pemerintahannya pun terkesan pura tuli dan pura buta. Padahal buruh menjadi salah satu unsur pemasukan/ pendapatan negara.
