Surabaya, KPonline – Terputusnya layanan kesehatan di awal tahun 2022 bagi 622.986 peserta PBID Pemprov Jawa Timur, begitu mengejutkan, menyedihkan dan menyita perhatian banyak pihak.
Jamkeswatch sebagai sayap organisasi buruh yang fokus dalam memantau pelaksanaan Jaminan Sosial, merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib ribuan warga miskin di Jawa Timur ini.
Bersamaan dengan aksi yang digelar oleh ratusan buruh dari KSPI Jawa Timur. Permohonan audensi pun dilayangkan ke pihak Pemprov Jatim untuk mendengar pangkal permasalahan dan menemukan solusi bersama.
Di fasilitasi oleh Komisi E, audensi dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jl. Indrapura No.1 Krembangan Surabaya, (19/01). Turut dihadirkan pula beberapa pihak yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim serta Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur.
Mengawali penyampaian, Deni Wicaksono S.sos, anggota Komisi E menyayangkan terputusnya ribuan peserta PBID yang selama ini dibiayai oleh Pemprov tersebut. Pihaknya berupaya semaksimal mungkin hak kesehatan masyarakat ini terpenuhi.
“Kesehatan sangat penting dan urgent bagi masyarakat, tidak hanya menyangkut hak kesehatan warga negara dan tanggung jawab pemerintah namun juga menyangkut nyawa dan masa depan bangsa.” Tegasnya.
Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Dr. Alwi M.hum menjelaskan proses dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan kebijakan hingga akhirnya keputusan penonaktifan itu diambil. Dinas Sosial tidak bisa berbuat banyak sebab berhubungan dengan ketersediaan anggaran dan kewenangan.
Menyambung itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Jatim Hertanto SKM. M.Si memaparkan data yang telah dikumpulkan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Dari 622 ribu itu, setidaknya ada sekitar 110 ribu warga yang besar kemungkinan bisa diintegrasikan ke PBID Kab./Kota. Dinkes juga menawarkan beberapa opsi solusi yang nantinya dibahas dan mungkin bisa diambil oleh Pemprov Jatim.
Menanggapi paparan dan penyampaian para pihak. Jamkeswatch melalui Nuruddin, meminta ada solusi jangka pendek dan jangka menengah.
“Untuk jangka menengah, kami menyerahkan kepada Komisi E untuk merumuskan anggaran, birokrasi dan pelaksanaannya. Sedangkan untuk jangka pendek, kami berharap ada solusi konkrit dan efektif bagi peserta yang terputus kepesertaan PBI nya dan sedang membutuhkan penjaminan.” Pintanya.
Sebagai Sekretaris Jamkeswatch Jatim, ia juga menegaskan bahwa ribuan warga miskin di Jatim nasibnya terlantar dan terancam ekonomi maupun nyawanya atas kebijakan ini. Ia meminta solusi cepat bagi mereka yang sedang sakit, sedang kontrol atau tengah opname, yang hingga hari ini tidak jelas melapor ke mana dan siapa yang menjamin pembiayaan kesehatannya.
Menurut Nuruddin, Jamkeswatch menemukan fakta jatuhnya korban dari membayar sendiri biaya, menjual harta benda bahkan pasien meninggal dunia akibat terputusnya peserta PBID dari mandeknya kerjasama Pemprop Jatim dan BPJS Kesehatan.
Setelah melakukan diskusi panjang, akhirnya dalam audensi disepakati beberapa poin yang nantinya akan diusulkan dan dikawal bersama oleh semua pihak. Inilah hasil audensi Jamkeswatch
1. Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong solusi jangka pendek bagi peserta yang nonaktif PBID nya supaya sementara pembiayaan layanan kesehatan ditanggung Pemprov Jatim baik di Faskes Swasta maupun Pemerintah.
2. Solusi jangka menengah, 622.986 peserta yang dinonaktifkan akibat tidak diperpanjangnya kerjasama, dialihkan ke kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBPU/BP yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau pun PBIN.
3. Jamkeswatch mendorong dianggaran tersendiri dari APBD Pemprov Jatim untuk iuran warga miskin/tidak mampu di Jatim (selain Pajak rokok).
4. Sebelum penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah dilakukan, agar peserta diberitahukan atau diinformasikan terlebih dahulu.
Saat notulensi audensi diketik, pihak Dinkes dan Dinsos mengundurkan diri terlebih dahulu, karena disaat yang sama di tempat berbeda, tengah dilakukan rapat koordinasi seluruh Dinkes, Dinsos, Bapedda dan BPJS Kesehatan se Jatim. Hasil audensi di DPRD ini langsung dibawa dan disampaikan di rapat tersebut agar bisa segera ditindaklanjuti.
Hasil audensi Jamkeswatch ini setidaknya memberikan sedikit kelegaan dan kejelasan tentang nasib warga miskin di Jawa Timur. Pada tanggal 27 Januari besok, Komisi E juga berencana mengundang seluruh stakeholder untuk merumuskan kebijakan tentang pembiayaan PBI tersebut.
Ipang S
