Harga BBM Naik, Buruh DKI : Anies Jangan Diam

Jakarta, KPonline – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan afiliasi dibawahnya serta massa Partai Buruh DKI berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu siang (21/9).

Para buruh ini meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak diam terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam orasinya mereka juga meminta Anies menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebanyak 30 persen. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dituntut menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Bacaan Lainnya

“Kami meminta agar Gubernur Anies menandatangani surat rekomendasi untuk Presiden yang isinya menolak kenaikan harga BBM dan Omnibus Law,” ucap seorang orator di atas mobil komando tepat di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

Berdasarkan pantauan Media Perdjoeangan, KSPI juga sempat melakukan aksi serupa pada Senin, 12 September 2022. Dalam kesempatan tersebut mereka juga menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya kenaikan tersebut menurunkan daya beli para buruh.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” kata Ketua Perwakilan Daerah (Perda) KSPI DKI Jakarta Winarso.

Mereka juga meminta upah buruh naik lantaran stagnan selama tiga tahun terakhir. Terlebih Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK/UMP tahun 2023 kembali menggunakan PP. 36/2021.

“Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, dan kami menuntut kenaikan Upah Minimun tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” imbuh Winarso.

Terakhir, mereka juga menolak Undang-undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Sehingga KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta Gubernur DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendukung tiga tuntutan tersebut dan membuat surat Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun DPR RI.

“Kami buruh DKI Jakarta menegaskan, jika tuntutan kami tidak didengar dan tidak didukung, maka kami akan merencanakan aksi Nasional didepan Istana Negara pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan melibatkan Buruh se DKI, Jawa Barat dan Banten,” pungkas Winarso.

(RJ).

Pos terkait