Surabaya, KPonline – Dalam rangka menindaklanjuti rapat aliansi Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur yang di gelar di Sidoarjo pada tanggal 9 September 2022.
Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Timur mengintstruksikan kepada seluruh anggota FSPMI di Jawa Timur untuk melakukan aksi damai, guna menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, pada hari Senin (19/09/2022) di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110, Surabaya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya mengenai rute aksi tersebut, masa aksi dari berbagai aliansi telah berkumpul semua di depan kantor Gubernur yang telah terpasang kawat berduri dan dijaga aparat pada pukul 16.00 WIB.
Menyikapi aksi damai tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar audensi terbatas bersama perwakilan dari berbagai aliansi serikat pekerja pada pukul 17.30 WIB di dalam ruang pertemuan di kantor Gubernur.
Namun yang sangat disayangkan dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak dapat hadir, sehingga hanya ditemui oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang didampingi ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dan seorang moderator.
Sedangkan dari pihak GASPER diwakili oleh Jazuli selaku ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Ardian Safendra, Ali Muchsin, dan lain-lainnya.
Mereka satu per satu diberi waktu 1-2 menit untuk menyampaikan tuntuntan.
Diantaranya yaitu :
1. Menolak kenaikan harga BBM dan segera membatalkannya.
2. Menolak UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. Naikkan UMK 13% dan UMSK Tahun 2023.
4. Revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KEP/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.
Selain menyampaikan secara rinci, dalam hal ini Jazuli juga menambahkan “Bagaimana bisa di saat negara-negara di dunia berlomba-lomba menurunkan harga BBM, Pemerintah kita justru menaikkan harga BBM. Untuk itu kami mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM tentunya dengan meminta Pemprov Jatim untuk membuatkan secarik kertas yang berisi surat rekomendasi untuk Pemerintah Pusat” Ujarnya.
Jazuli juga menyinggung soal Ibu Gubernur Khofifah, beliau selalu tidak dapat hadir saat kami datang untuk bertemu, saat kami melakukan aksi guna menyampaikan aspirasi. Tentu Ini menjadi catatan khusus.
Satu hal lagi yang paling lucu menurut Jazuli, mengenai tidak naiknya upah kenaikan UMK dan UMSK di Indonesia selama 3 tahun.
“Yang bekerja dan yang membayar kami saja mau menaikkan upah, tapi atas dasar apa Gubernur tidak mau menaikkan upah. Logika berfikirnya dimana?” Tandas Jazuli.
Setelah Jazuli selesai menyampaikan pendapatnya, moderator memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan tuntutannya, tentunya dengan waktu yang dibatasi. Disisi lain Wakil Gubernur tampak mencatat semua yang disampaikan.
Usai semua perwakilan Serikat Pekerja menyampaikan tuntutan, giliran Wakil Gubernur untuk menanggapi satu per satu tuntutan tersebut.
Sebelumnya Wagub Emil menyampaikan permohonan maafnya,
“Semoga dengan ketidakhadiran Ibu Gubernur tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Dan kami mohon maaf bahwa tantangan kami adalah keterbatasan. Di saat kami memberikan perhatian kepada petani dan nelayan, tentunya kalangan buruh akan banyak yang tidak setuju, begitu juga sebaliknya” Ujar beliau.
“Mengenai tuntutan-tuntutan tersebut kami sampaikan bahwa setelah ini akan membahasnya dalam forum yang lebih sempit. Dan terkait rekomendasi yang akan kita kirim ke Pemerintah Pusat itu, kami meminta bantuannya untuk mendesain surat (secarik kertas) tersebut.
Untuk itu perwakilan yang namanya saya sebutkan tadi kami minta untuk tidak meninggalkan tempat.Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah sholat Maghrib” Tambah beliau.
Wagub Emil menanggapi semua tuntutan dan menutup audensi.Terlihat ketidakpuasan atas jawaban Pak Wagub, Jazuli kembali angkat bicara dan memberikan data-data dalam selembar kertas kepada Wagub Emil, sebelum akhirnya semua audiens keluar ruangan untuk menemuinya
