FSPMI SUMUT dan KC FSPMI Deliserdang Advokasi Gelar PHK Pekerja PT. JSI

  • Whatsapp

Medan,KPonline – Di hak kuasai Hukum oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Sumatera Utara, PHK sepihak pekerja yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT. Juishin Indonesi (JSI) gelar Bipartit kedua di ruangan rapat PT. JSI kawasan Industri Mabar (KIM II), Jumat (10/7/2020).

Di hadiri oleh sekretaris PUK Hendra Manik, perundingan ini juga di dampingi oleh Willy Agus Utomo selaku Ketua DPW FSPMI SUMUT dan Tony Rickson Silalahi selaku sekretaris DPW FSPMI SUMUT.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya di beritahukan bahwa PT. JSI memPHK 170an pekerjanya secara sepihak dengan alasan dugaan akibat aksi mogok kerja pekerja di tengah merebaknya virus Corona 19.

Sedangkan aksi para pekerja tersebut terjadi karena adanya dugaan pelanggaran aturan-aturan ketenagakerjaan yang terjadi di PT. JSI.

Saat di wawancarai oleh wartawan, Hendra Manik mengatakan menolak tegas kemauan perusahaan terkait pembayaran pesangon pada perundingan bipartit ke dua (hari ini).

“Kita menolak tegas atas apa yang di inginkan perusahaan. Kita meminta agar perusahaan mempekerjakan kembali seluruh buruh yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan atau membayarkan pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Ujar sampaikan via telepon.

Hendra Manik juga mengatakan bahwa perusahaan telah menawarkan uang pesangon yang jauh dari ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

“Bipartit hari ini tidak menghasilkan kesepakatan. Memang, perusahaan menawarkan pesangon, tetapi hal itu jauh dari ketentuan pembayaran pesangon menurut undang-undang. Jadi kita tolak dengan tegas.” Jelasnya.

Perundingan yang di gelar sekitar pertengahan hari ini juga di hadiri oleh Habib, Ibu Rita HRD, Arif yang bertugas mewakili perusahaan pada bipartit kedua perkara PHK pekerja.

Hal senada juga di sampaikan Tony kepada koresponden KPonline. Tony mengatakan akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum perburuhan yaitu pengadilan hubungan industrial (PHI).

“Selama buruh masih belum sepakat dengan hasil perundingan, kita akan terus jalan menggunakan hukum. Kita akan bawa kasus ini terus ketingkatan-tingkatannya. Selain membawanya ke ranah hukum, kita juga akan menggunakan jalur non litigasi yaitu aksi-aksi menyuarakan keadilan untuk para pekerja” tutur Tony.

Dalam catatan, DPW FSPMI juga berharap hal ini dapat di tanggapi serius oleh intansi terkait.

“Yang pasti, Pemerintah juga harus cepat tanggap terhadap permasalahan ini. Mencarikan solusi terhadap kasus ini, agar para pekerja yang terPHKbtidak terkatung-katung nasibnya. Sedangkan nilai yang di tawarkan oleh Perusahaan dalam perundingan bepartit hari ini hanya dibsekitar 25% dari hak pesangon satu kali ketentuan. “ Pungkasnya

Pos terkait