Bekasi, KPonline – Pada hari Selasa, 22 Maret 2022 mendatang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementrian Perdagangan, Jakarta.
Dalam aksi tersebut Partai Buruh dan Serikat Buruh menuntut :
1. Turunkan harga minyak goreng
2. Turunkan harga bahan pokok
3. Ganti menteri perdagangan
Ketua KC FSPMI Bekasi Sukamto saat dikonfirmasi Koran Perdjoeangan membenarkan rencana aksi tersebut. “Benar, kami KSPI, FSPMI bersama Partai Buruh akan turun ke jalan meminta Menteri Perdagangan menurunkan harga minyak goreng. Kami meminta harga minyak goreng diturunkan termasuk harga bahan pokok,” jelasnya.
“Kalau memang Menteri Perdagangan tidak bisa menekan harga sembilan bahan pokok, lebih baik lempar handuk putih dan mundur dari jabatannya akibat ketidakmampuannya menstabilkan harga sembako,” tegas Sukamto.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh akan melakukan demo terkait mahalnya harga minyak goreng. Rencananya demo dilakukan pekan depan dengan perkiraan ada 1.000 buruh yang turun.
Iqbal melanjutkan, buruh yang turun aksi akan demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Perdagangan.
“Kita akan ada aksi akan dalam waktu dekat. Aksi minggu depan, Partai Buruh dan organ buruh petani. Aksi ke DPR RI dan Kementerian Perdagangan. Kami meminta untuk menurunkan harga minyak goreng dan ketersediaannya ada. Karena masih melihat situasi COVID-19, mungkin seribu buruh akan turun aksi ke DPR dan Kementerian Perdagangan,” kata Iqbal.
Said Iqbal menambahkan buruh juga meminta Menteri Perdagangan M. Lutfi dicopot. Menurutnya, Lutfi tidak bisa mampu mengendalikan harga-harga bahan pokok yang naik, termasuk minyak goreng.
Iqbal berpendapat, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi mengapa minyak goreng bisa langka di pasaran dan mahal.
“Faktor-faktor itulah Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani sawit meminta Menteri Perdagangan dipecat atau diberhentikan atau diganti. Karena tidak mampu mengendalikan harga-harga bahan pokok termasuk minyak goreng,” pungkasnya. (Yanto)
