Bandung KPonline – ,hari ini Jum’at 23 Agustus 2019,DPW FSPMI Jawa Barat,PC SPA dan perwakilan PUK FSPMI Kabupaten Karawang tongkrongin rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Jl.Sukarno Hatta Bandung.
Nampak hadir dalam agenda tersebut Ketua DPW FSPMI Jabar Sabilar Rosyad,Ganang.SH.(Selaku anggota DP Provinsi Jabar dari FSPMI),Pengurus PC SPA – FSPMI dan perwakilan PUK – FSPMI Kabupaten Karawang.
Berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan melalui pesan singkat dari ketua DPW FSPMI Jabar adalah sebagai berikut :
(1).Bahwa pendapat dari unsur Serikat Pekerja (SP) Terkait
Rekomindasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2019 untuk Kabupaten Karawang yang di rekomendasikan oleh Bupati tidak perlu lagi dibahas dan bisa langsung direkomendasikan menjadi keputusan Gubernur Jabar.
(2).Bahwa pendapat dari unsur Apindo sebagai berikut
2.1.Bahwa pihak Apindo Masih meminta untuk menunggu oleh karena ada Proses laporan ke Ombustmen oleh Apindo.
2.2.Bahwa Ada 136 perusahaan yang keberatan atas proses rekomendasi UMSK yang telah di rekomendasikan oleh Bupati Kabupaten Karawang.
2.3.Bahwa ada kajian yang tidak sempurna oleh karena hasil kajiannya sama dengan Kabupaten Subang.
(3).Bahwa dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta agar rekomondasi tersebut supaya diperbaiki sesuai aturan undang – undang yang berlaku.
Menanggapi hasil rapat pleno tersebut ketua DPW FSPMI JABAR (Sabilar Rosyad) menyampaikan :
1.bahwa tidak ada alasan bagi anggota DP PROV unsur apindo masih menyampaikan 3 (tiga) alasan keberatan seperti dalam berita acara tersebut karena itu semua sudah dilakukan klarifikasi ketika DP PROV melakukan kunjungan ke DP Kabupaten Karawang dan hasilnya semua sudah diklarifikasi oleh DP Kabupaten Karawang clear,
2.Bahwa Ketua DPW FSPMI JABAR (Sabilar Rosyad) sangat menyayangkan sikap anggota DP PROV unsur Pemerintah yang masih mempersoalkan rekomendasi UMSK yang di sampaikan oleh Bupati yang meminta untuk dilakukan perbaikan.karena anggota DP PROV ketika melakukan kunjunagn ke DP Kabupaten Karawang untuk klarifikasi rekomendasi bupati yang dipimpin langsung oleh ketua DP PROV sekaligus Kadisnaker Jabar menyatakan sudah clear,kenapa dalam rapat pleno sikap anggota DP PROV unsur pemerintah tiba – tiba berbeda dan masih mempersoalkan rekomendasi dari Bupati Karawang untuk diperbaiki??
3.Bahwa Ketua DPW FSPMI Jabar (Sabilar Rosyad) menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DP PROV unsur SP yang tetap menjaga komitmen dan kebersamaan dalam memperjuangakan UMSK Kabupaten Karawang.karena berdasarkan penilaian teman – teman proses rekomendasi UMSK Karawang telah sesuai prosedur peraturan perundang undangan.”Terangnya.
Selain itu Sabilar Rosyad selaku ketua DPW FSPMI Jawa Barat juga akan mengajak DPD KSPSI JABAR dan SP/SB yang tergabung dalam aliansi KBPP Karawang segera melakukan upaya lobby kepada Kadisnaker dan Gubernur Jawa Barat untuk mendorong supaya secepatnya menetapkan sekaligus meng SK kan UMSK Kabupaten Karawang tahun 2019,dalam rangka menjaga kondusifitas daerah dan dunia usaha. “Tambahnya.
Drey
