Jakarta, KPonline – Dalam pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (18/1/2017), Said Iqbal mengaku dicecar 22 pertanyaan dari penyidik. Namun dari seluruh pertanyaan dirinya hanya satu yang dianggap relevan.
Kata Iqbal, pertanyaan yang dianggap relevan ketika penyidik menanyakan kepada dirinya seputar pertemuan yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Dia mengaku ikut menghadiri pertemuan yang digagas oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni). Pertemuan itu disebut-sebut juga dihadiri oleh Sri Bintang Pamungkas, yang kini berstatus sebagai tersangka terkait dugaan makar.
“Yang relevan satu pertanyaan yang berkenaan dengan apakah menghadiri acara di Tugu Proklamasi. Pada hari itu kami katakan iya, kami diundang oleh Iluni. Ikatan alumni UI dan kebetulan saya juga kan alumni UI,” kata Said Iqbal.
Saat itu, dirinya mengaku diundang ke pertemuan sebagai pembicara.
“(Saya) diminta berbicara sebagai pembicara. Tentang siapa yang hadir dan berbicara, saya enggak tahu. Tadinya acara itu direncanakan di Salemba. Tapi kemudian oleh panitia dipindahkan ke Tuprok. Karena sudah menyatakan bersedia hadir ya kami hadir,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa yang dilakukan Pemerintah saat ini nampaknya menduplikasikan konsep melindungi para pemilik modal dengan konsep trilogi pembangunannya masa orde baru yang selalu mengedepankan jargon seperti stabilitas keamananan, redistribusi, pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintahan saat ini juga mengedapankan pertumbuhan ekonomi (jargon)nya namun tidak ada yang memeriksa dan proteksinya,” jelasnya.
Iqbal melanjutkan, lihat saja pada paket kebijakan ekonomi yang ke 4 terkait pengendalian upah. Itu hanya negara Komunis saja yang kendalikan upah. Lihat saja Korea, China kendalikan upah dengan ada subsidi. Namun ini baik transport, sembilan bahan pokok, tidak ada subsidi. Jauh ini dari di jaman orde baru.
Menurut Said Iqbal, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. (*)
