Diberitakan Setuju Revisi UU No 13 Tahun 2003, Ini Klarifikasi Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional

Diberitakan Setuju Revisi UU No 13 Tahun 2003, Ini Klarifikasi Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional

Posted by

Jakarta, KPonline – Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Mirah Sumirat, kecewa dengan pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa LKS Tripartit Nasional sudah sepakat untuk melakukan revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, terkait dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, sama sekali belum pernah dibicarakan dalam rapat Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional. Oleh karena itu, dia mengaku heran dengan adanya sejumlah pihak yang ngotot UU No 13 Tahun 2003 akan direvisi.

“Kita punya tata tertib, bahwa segala sesuatu yang akan diputuskan harus dibahas dalam Badan Pekerja terlebih dahulu. Sementara terkait dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan belum pernah dibahas dalam Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional,” tegasnya.

Namun demikian, lanjut Mirah, pada bulan Februari 2018 lalu, terjadi ketidakkonsistenan. Dimana rapat pleno mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang sama sekali tidak pernah dibahas dalam Badan Pekerja.

Sebagai bentuk protes, 14 dari 15 orang anggota LKS Tripartit Nasional dari unsur pekerja tidak hadir.

“Ketidakhadiran para anggota LKS Tripartit adalah betuk protes kami atas sikap pemerintah yang tidak konsisten,” kata sosok yang juga menjabat sebagai Presiden ASPEK Indonesia ini.

Revisi memang menjadi kewenangan Pemerintah dan DPR RI. Namun demikian, haruslah mendengarkan aspirasi mayoritas pekerja yang menolak adanya revisi. Apalagi jika revisinya hanya pasal per pasal yang lebih mengakomodir kepentingan pemilik modal.

“Jadi bukan revisi pasal per pasal. Kita meminta rombak total undang-undangnya, bikin yang benar-benar baru, yang lebih memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha,” lanjutnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memanggil seluruh stokeholder, utamanya pimpinan serikat pekerja. Jangan terkesan sembunyi-sembunyi.

“Jika memang mau serius melakukan perbaikan, yang seharusnya dilakukan adalah bedah total. Membuat Undang-Undang yang benar-benar baru dengan terlebih dahulu memanggil seluruh stokeholder, terutama Konfederasi Serikat Pekerja yang tercatat dan memiliki anggota yang real, yang saat ini berada di dalam keterwakilan tripartit. Menjadi tanda tanya besar jika mau melakukan revisi, tetapi terkesan sembunyi-sembunyi,” jelas Mirah.

Mirah mengingatkan, LKS Tripartit Nasional tidak dalam posisi sebagai pembuat undang-undang. Sebab pembuat undang-undang adalah ranah legislatif. Dalam hal ini, LKS Tripartit Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan.

“Jangan ada pihak-pihak, sipapun itu, yang mencoba-coba curi start. Apalagi melangkah lebih awal tanpa ada persetujuan dengan wakil pekerja di LKS Tripartit Nasional untuk memuluskan revisi,” ujarnya.

Mirah menegaskan, jika itu yang terjadi, pihaknya akan melakukan perlawanan habis-habisan.

Dia mengingatkan. Ini tahun politik. Semua pihak harus berhati-hati. Ditambah lagi dengan pengangguran banyak. Kita harus fokus menyediakan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja kita. Jangan ada lagi PHK dan perbaiki upah dan kondisi kerja.

“Seharusnya kita fokus di sini, jangan ngomongin revisi. Aturan yang ada saja tidak ditegakkan,” pungkasnya.

Facebook Comments

Comments are closed.