KP Online

Suara Kaum Buruh

Opini

Desa Honorer yang Horror

Jakarta, KPonline – Desa siluman adalah 7.000 desa di Indonesia yang tidak ada wujudnya. Hal ini diungkap oleh salah satu menteri dalam rapat kerja dengar pendapat dengan DPR RI beberapa waktu lalu. Disebut siluman karena dalam data desa ini ada tetapi dalam fakta tidak ditemukan.

Desa siluman ini seperti layaknya desa-desa lainnya. Desa ini mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa berkisar rata rata 3 milyar per tahun tiap desa nya.

Kemenkeu ditengarai sejak beberapa tahun lalu terlanjur menganggarkan kurang lebih 3 Mikyar X 7.000 desa siluman, menjadi 21 trilyun per tahunnya untuk desa siluman.

Desa Honorer, adalah desa dimana guru honorer di SDN lebih banyak dari guru PNS nya. Desa yang Sekolah Dasar Negeri nya dari 10 guru hanya 1guru yang PNS yaitu Kepala Sekolah .

Guru yang non PNS disebut guru honorer. Penghasilan guru honorer berkisar 300 ribu perbulannya, maka desa tersebut disebut desa horror.

Desa horror berarti honorer nya ada, penghasilannya tidak memadai.

Jumlah guru honorer sesuai data yang ter SPTJM di BKN berjumlah 200 000 orang. Guru yang ber SPTJM ini biasa disebut honorer kategori 2. Sedangkan guru honorer non kategori diperkirakan berjumlah 1 juta orang.

Saran yang adil adalah apabila Dana Desa dan Alokasi Dana Desa siluman 21 trilyun diperuntukan untuk membayar gaji honorer kategori 2 itu sudah lebih dari cukup.

Hitung hitungan sederhana bila guru honorer di gaji 3 juta per bulan menyesuaikan PNS gol lll A, maka teralokasi dana 200 000 guru honorer kali 3 juta rupiah sama dengan 600 juta Kali 12 bulan menjadi 7,2 trilyun. Sisanya bisa dialokasikan untuk guru guru honorer non kategori.

Perlu diketahui guru honorer yang ber SPTJM ini adalah guru guru yang sudah bekerja mencerdaskan bangsa di Sekolah Negeri sejak sebelum tahun 2005, tersebar di seantero nusantara yang selama ini berharap diangkat menjadi PNS.

Selama ini Pemerintah tidak mau menggaji dan mengangkat guru honorer kategori 2 dengan alasan tidak ada anggaran.

Di lain pihak Pemerintah memastikan bahwa program Kartu Pra Kerja untuk pengangguran akan dimulai pada awal tahun 2020.

Anggaran yang disediakan dalam RAPBN tahun 2020 sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang terakomodasi 2 juta orang per tahun.

Pengangguran dibayar 500 ribu per bulan Sedangkan guru honorer yang bekerja mencerdaskan kehidupan bangsa dibayar 300 ribu saja.

Desa Honorer yang horror karena honorer di suatu desa bekerja sudah belasan tahun dengan gaji 300 000 rupiah. Sedangkan pengangguran yang belum bekerja mendapatkan uang 500 000 rupiah perbulannya.

Wajar ada salah satu pengurus organisasi guru menghimbau guru honorer untuk meninggalkan kelas kelas bersama sama sebagai protes atas ketimpangan ini.

Maka disebut horror tuh Desa bila himbauan ini terlaksana, bisa jadi kejadian terulang peserta didik di SDN diajar oleh pak Polisi seperti terjadi di Kab Blitar beberapa waktu yang lalu.

16 Nopember 2019, sruput kopi pagi di rumah honorer ayah Didi.

Penulis: Didi Suprijadi, Ketua MN KSPI.