Bekasi, KPonline – Forum Marga jaya Bergerak mengadakan diskusi publik bertema “hentikan perampasan ruang hidup, wujudkan penataan kota yang humanis” di posko perjuangan forum Margajaya, Kota Bekasi, Senin (4/8/2025). Kegiatan selengkapnya
Sukabumi, KPonline – Partai Buruh Exco Kabupaten Sukabumi menyoroti lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Organisasi ini mendesak agar status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas segera selengkapnya
Laporan Utama
Kategori: Partai Buruh
Pemilu 2029: Partai Buruh Dorong Implementasi Putusan MK 135 untuk Demokrasi Berkualitas
Purwakarta, KPonline – Partai Buruh menyatakan dukungan tegas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Putusan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk selengkapnya
Partai Buruh Tegaskan We Stand With MK, Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Jakarta, KPonline – Partai Buruh secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai penyelenggaraan 2029 mendatang. Pernyataan selengkapnya
Partai Buruh Dorong Reformasi Pemilu Lewat Seminar Nasional di Jakarta
Jakarta, KPonline – Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang menghadiri Seminar Kebangsaan bertema “Redesain Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, yang digelar di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selengkapnya
Said Iqbal: Partai Buruh Dukung Putusan MK Nomor 135 sebagai Desain Baru Pemilu 2029
Jakarta, KPonline – Exco Pusat Partai Buruh menyelenggarakan seminar kebangsaan dengan tema Redesain Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlangsung di The Tavia Heritage Hotel Cempaka Putih, Jakarta Pusat. selengkapnya
Partai Buruh: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Sehingga Harus Dijalani
Jakarta, KPonline – Partai Buruh mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, untuk dilaksanakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk dituangkan dalam draf RUU Pemilu dan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.