Purwakarta, KPonline-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan buruh terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026 sempat menghadirkan harapan baru bagi kaum buruh Jawa selengkapnya
Bandung, KPonline-Gelombang penolakan kaum buruh Jawa Barat terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan PTUN Bandung terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 akan kembali pasang pada selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: UMSK
Berdialog dengan Bupati Majalengka, PC SPAI-FSPMI Perjuangkan UMSK
Majalengka, KPonline – Menindaklanjuti hasil aksi yang dilaksanakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 28 Juli 2026, PC SPAI-FSPMI Kabupaten Majalengka menggelar dialog bersama selengkapnya
Banding Atas Putusan PTUN, KDM Melawan Rakyatnya Sendiri
Bogor, KPonline – Sengketa Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 2026 di Jawa Barat belum selesai. Setelah kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru memilih menempuh jalur selengkapnya
Polemik UMSK 2026 Jawa Barat Belum Berakhir, Gubernur Ajukan Banding atas Putusan PTUN Bandung
Bandung, KPonline–Polemik penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 di Jawa Barat tampaknya masih akan berlanjut. Setelah gugatan yang diajukan oleh kalangan buruh dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara selengkapnya
Penjelasan Ketua DPW FSPMI Jabar Setelah Bertemu Inspektorat Jendral Kemendagri dalam Aksi Buruh KSPI
Jakarta, KPonline-Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama federasi serikat buruh, diantaranya FSPMI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa selengkapnya
Setelah Diterima Kemendagri, Ini Hasil Aksi Buruh KSPI Prihal Putusan PTUN Bandung
Jakarta, KPonline-Aksi ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata. Setelah perwakilan massa diterima selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.