Jakarta, KPonline – Penyebaran flayer ajakan bergabung bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang dilakukan tim organising dinilai cukup efektif. Terbukti, semakin banyak buruh dari berbagai daerah ingin mengenal selengkapnya
Malang, KPonline-Lia Mayangsari dan Ketua Konsulat Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember, Novi Cahyo Hariyadi menyampaikan permasalahan Mutasi yang terjadi pada anggota di agenda Rakerwil DPW FSPMI selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Berita
Presiden FSPMI : BPJS Kesehatan Harus Jadi Solusi Utama Rakyat Miskin Berobat Gratis
Jakarta, KPonline – Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno, S.H. berharap BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi utama untuk rakyat miskin berobat gratis, meskipun ada kendala UHC Cut off selengkapnya
Suara Marsinah Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pembentukan RUU Ketenagakerjaan yang Baru
Jakarta, KPonline-Ketua Suara Marsinah, organisasi sayap perempuan Partai Buruh, Syarifah Soraya Mars, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru agar mampu memberikan selengkapnya
Said Iqbal Sidak Perusahaan yang Diduga Menahan Ijazah Pekerja
Jakarta, KPonline – Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Ir. H. Said Iqbal, M.E., turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pusat PT Grita Artha Kreamindo selengkapnya
Usai Pertemuan Dengan Said Iqbal, Purbaya Akan Panggil BPJS Ketenagakerjaan Terkait Usulan Pajak JHT 0 Persen
Jakarta, KPonline-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memanggil manajemen BPJS Ketenagakerjaan mengenai usulan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Dia menuturkan, persoalan pajak telah menjadi ranahnya. Hal tersebut disampaikan selengkapnya
KSP-PB Tegaskan UU Ketenagakerjaan Baru Harus Berpihak kepada Buruh dan Jalankan Putusan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, KPonline-Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh (KSP-PB) menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang benar-benar baru, bukan sekadar revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penegasan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





