Buruh Perempuan Di Persimpangan

Batam, KPonline – Karena tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi , kini perempuan tidak lagi sekadar mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, namun juga membantu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tidak dapat dijangkau oleh keluarga berstatus menengah ke bawah. Alhasil permpuan mau tidak mau harus keluar dari zona domestiknya, dengan misi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Perempuan yang keluar dari zona domestiknya untuk bekerja memiliki dua peran, pertama sebagai seorang ibu bagi keluarganya, yang kedua sebagai pekerja yang membantu suami mencari nafkah.

Tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya upah buruh di Indonesia menjadi salah satu faktor yang memaksa perempuan dari keluarga berstatus menengah kebawah untuk turut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen).

Permasalahan tidak hanya cukup sampai disitu, ketika perempuan keluar dari zona domestik timbul beberapa permasalahan, ada beberapa problematika yang harus dihadapai oleh perempuan yang bekerja

Buruh perempuan yang telah berumah tangga sudah tentu memiliki peran ganda dalam hidupnya. Dan hal ini kerap membuat perempuan dilema, disatu sisi tanggung jawab perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah tugas utamanya, di lain sisi ia harus membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan ekonomi yang kurang stabil dan biaya hidup tidak lagi terjangkau.

Sudah sepantasnya perempuan Indonesia mendapat peluang bekerja, gaji, perlakuan, yang sama dengan laki-laki. Dengan catatan perempuan yang telah berumah tangga harus dapat memberikan hal yang serupa pada keluarganya. Karena perlu diingat, misi utama perempuan yang bekerja ialah membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketimpangan lainnya adalah pekerja perempuan yang sudah berkeluarga masih dianggap lajang, walaupun pekerja perempuan tersebut sebagai pencari nafkah utama di keluarga, dan perekrutan pekerja perempuan khusus lajang dan tidak boleh melahirkan dalam kurun waktu tertentu.

Hak maternity juga merupakan masalah yang sering dijumpai dalam hubungan industrial di tempat kerja. Seperti dalam industri manufaktur, hak untuk mendapatkan cuti haid dan melahirkan masih sulit.

Bahkan ada beberapa kasus yang di temui di lapangan, buruh perempuan yang akan melahirkan dipaksa mengundurkan diri

Sudah selayaknya tempat bekerja juga harus mampu memberikan situasi dan kondisi yang pro perempuan, karena tidak akan seimbang bila pekerja perempuan telah optimal dalam melaksanakan tugasnya namun tempat ia bekerja tidak bersahabat.

Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan, karena itu sangat penting. Tidak hanya sampai di situ, penegakannya juga harus optimal agar perempuan yang bekerja di publik merasa aman.