Begini Alotnya Perundingan Buruh dan manajemen Sanbe Farma

Begini Alotnya Perundingan Buruh dan manajemen Sanbe Farma

Cimahi,KPonline – Bertempat di PT Sanbe Farma para petinggi SP/SP tingkat PUK melakukan perundingan dengan pihak managemen PT Sanbe Farma Selasa (13/3/18)

Adapun perundingan tersebut diantaranya:
1.Segera di berlakukannya Struktur Skala Upah di PT Sanbe Farma
2.Menolak pengupahan di PT Sanbe Farma memakai metode golongan golongan
3.Berlakukan Perda Kota Cimahi No 8 tahun 2015,tentang penambahan 5% di atas UMK
4.Angkat dari karyawan PKWT menjadi PKWTT
5.Segera bayarkan rapel tahun 2018

Perdebatan cukup sengit walaupun karyawan harus menerima apa adanya yang di paparkan oleh pihak managemen bahwa di perusahaan PT Sanbe Farma Group tetap akan memberlakukan upah dengan metode golongan golongan yaitu:
>Golongan 1 upah naik UMK rata rata karyawan PKWT
>Golongan 2 naik RP 5000 dikali/tahun,turun dari tahun kemarin yaitu RP. 6000
>Golongan 3 sangat kecewa yaitu naik 4% yang tahun kemarin naik 5 sd 6%.

Pihak managemenpun di tanyakan kenapa bisa turun dan mereka yang diwakili oleh Asep Rohman SH dan Agung Budi Aji SH tidak bisa menjawab karena mereka bukan decision maker dan tidak libatkan dalam perundingan upah di kantor pusat Taman Sari dan ditanyakan dengan tuntunan lainnya pun mereka tidak bisa memutuskan.

Baca Juga : FSPMI Bandung Raya Gelar Pendidikan Dan Pelatihan Public Speaking

Akhirnya perundinganpun deadlock.Perundingan berlanjut antara SPTP,SPN dan SPAI FSPMI menanggapi keputusan tersebut,dari pihak SPN dan SPAI FSPMI siap berlanjut dengan jalur non litigasi yg sebelumnya sudah ditandatangani para ketua dan disepakati oleh 3 SP di PT Sanbe Farma pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, yang akan melakukan aksi hari selasa tanggal 13 Maret 2018,tetapi ketika di hari Senin perundingan dari pihak SPTP memutuskan tidak akan mengikuti aksi,dengan alasan mereka akan berunding kembali dengan pihak managemen,padahal dari pihak SPAI FSPMI sebelumnya sudah berunding dengan pihak managemen 3 kali perundingan alhasil deadlock juga

Dan sekarang menunggu dari pihak pemerintah yaitu balai pengawasan propinsi dengan berpendapat bahwa aturan yang diajukan SPAI FSPMI adalah normatif,walaupun sampai dengan hari ini dari balai pengawasan belum ada informasi.( Moch Ridwan Sonjaya)

Facebook Comments

Comments are closed.