Surabaya,KPonline – Bawaslu Jatim menerima audiensi Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh tentang verifikasi Partai Politik, Selasa (23/08/2022) di Surabaya. Diterima langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Muh Ikhwanudin Alfianto, Kepala Sekretariat, Sapni Syahril dan jajaran sekretariat lainnya.
Anggota Bawaslu Jatim, Muh Ikhwanudin Alfianto menyampaikan dinamika pengawasan verifikasi partai politik di tingkat Kabupaten/Kota se-Jatim.
“Hasil pengawasan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten/Kota di Jatim kini ada yang 100 persen, ada yang masih 45 persen. Kami harap sebelum deadline sudah selesai semua,” ungkapnya.
Menurut Ikhwan, temuan yang muncul antara lain soal kegandaan data keanggotaan Parpol.
“Kegandaan itu bisa internal partai politik dan juga eksternal antar partai politik. Nanti statusnya bisa memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat (BMS) dan nantinya ada yang tidak memenuhi syarat (TMS). Bawaslu terus lakukan pengawasan dan mendorong KPU agar segera menyelesaikan verifikasi administrasi sehingga ada cukup waktu bagi parpol untuk menindaklanjuti hasilnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Partai Buruh Jatim, Jazuli menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan masukan dari Bawaslu.
“Kami kaget dengan aturan yang baru yang berbeda dengan sebelumnya sehingga kami membutuhkan masukan dari Bawaslu,” terangnya.
Salah satu yang diungkapkan oleh Jazuli antara lain tentang syarat domisili pengurus dan anggota partai politik.
“Pengurus dan anggota Partai Buruh ya mayoritas dari buruh sendiri. Sebagian besar adalah perantauan. Sementara anggota dan pengurus harus sesuai domisili. Ini tentu jadi problem,” ungkapnya.
Selain itu, Partai Buruh juga mengomentari kegandaan eksternal.
“Partai politik sama-sama mengklaim keanggotaan salah satu partai politik. Harapan kami bahwa tidak perlu pernyataan yang menggunakan materai, tapi cukup video call saja. Artinya kami berharap semua persyaratan untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2024 bisa semakin mudah,” pungkasnya. ( Bsl )
