Berkomitmen dan bersinergi dalam mewujudkan jaminan sosial yang lebih baik

Berkomitmen dan bersinergi dalam mewujudkan jaminan sosial yang lebih baik

Audiensi Jamkeswatch Dengan Depwil BPJS Kesehatan Jatim Pasca Mayday

Surabaya, KPonline – Bertempat di ruang rapat Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Jemursari No.234, Prapen, Tenggilis Mejoyo – Surabaya, selasa pagi (14/05/2018) seluruh perwakilan pengurus Jamkes Watch dari beberapa daerah Provinsi Jawa Timur, seperti Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya, berkumpul untuk menghadiri agenda audiensi dengan kepala kedeputian wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur Handaryo beserta jajarannya. Turut hadir juga wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Timur yakni Ardian Safendra.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) jam yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB waktu setempat ini membahas hal – hal yang terkait dengan regulasi dan sistem di ranah BPJS Kesehatan kategori pekerja penerima upah (PPU) yang dirasa kurang berjalan dengan maksimal, baik dari sektor ligitasi maupun non ligitasinya.

Tim Jamkeswatch sedang melakukan audensi dengan kepala Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur beserta jajarannya

Berbagai usulan dan kritik yang disampaikan oleh perwakilan pengurus Jamkes Watch di tiap – tiap daerah, diterima dengan baik oleh orang nomer 1 di jajaran BPJS Kesehatan Jawa Timur ini. Bisa bahkan berjanji akan segera menindak lanjuti setiap point demi point yang telah di sampaikan oleh peserta audiensi.

Beberapa point yang telah dibahas pada siang hari itu, adalah sebagai berikut :

1. Pekerja yang nyata-nyata tidak didaftarkan oleh pemberi kerja dalam program BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan dirinya sendiri atas tanggungan pemberi kerja serta iurannya ditagihkan ke pemberi kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/2011 dan MK No. 82/2012.
2. Pengurangan kepesertaan PPU dalam program BPJS Kesehatan harus berdasarkan eviden dan konfirmasi kepada peserta.
3. Pekerja/buruh yang dalam proses pemutusan hubungan kerja (dalam perselisihan) selama belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), kepesertaan BPJS nya tidak boleh dinonaktifkan atau tidak boleh dikeluarkan dari daftar kepesertaan BPJS BU dan iurannya tetap ditagihkan kepada pemberi kerja. Apabila sudah terlanjur non-aktifkan maka harus diaktifkan kembali dengan menagihkan iuran BPJS Kepada perusahaan.
4. Membuat surat edaran terkait tentang penjelasan kriteria/jenis PHK yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak terjadinya PHK.
5. Mengoptimalkan sistem pengawasan dan pemeriksaan sehingga lebih transparan, adil dan efektif.
6. Membuat jejaring dan Koordinasi dengan pekerja dan juga instansi terkait, baik dalam kepatuhan maupun dalam pengenaan sanksi.

“Kami merasa, isu atau kasus yang saat ini kami sampaikan adalah salah satu wujud dari tindak lanjut kami atas permasalahan yang pada kesempatan sebelumnya telah kami sampaikan saat agenda pra mayday dengan beberapa perwakilan dari BPJS Kesehatan yang datang waktu itu baik di DisnakerProp Jatim maupun saat di gedung negara Grahadi, jadi harapan kami kedepannya agar permasalahan atau celah yang ada di sektor PPU ini bisa segera di tindaklanjuti. ” ujar Ardian yang juga menjabat sebagai Ketua Konsulat Cabang FSPMI Mojokerto.

(Bobby – Surabaya)

Facebook Comments

Comments are closed.