Bandung, KPonline – Menjelang akhir tahun, isu yang selalu menyulut dan menjadi wacana krusial bagi kaum buruh adalah soal penentuan besaran upah minimum untuk tahun berikutnya. Setiap tahun sudah lazim bagi kaum buruh untuk selalu berharap upah minimum dapat diakomodir pemerintah sesuai dengan kenaikan kebutuhan hidup sehari-hari.
FSPMI menuntut agar upah minimum pada 2022 naik sebesar 10%. Tetapi, pemerintah tampaknya memiliki pertimbangan lain dengan terbitnya PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Hal ini membuat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Bandung Raya segera melakukan konsolidasi terkait aksi upah yang akan dilakukan pada hari Selasa 26 Oktober 2021 sesuai intruksi aksi nasional yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI).
Rapat dilaksanakan di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Bandung Raya, Jalan Bapa Ampi Baros, Cimahi Tengah. Rapat dihadiri oleh perangkat KC, PC, PUK dan Pilar serta dihadiri oleh perangkat Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam FSPMI Agus Kuncoro.
Agus mengatakan kalau berbicara FSPMI maka Bandung menjadi pusatnya. “Satukan pemahaman dulu antara PUK dan perangkat, sehingga PUK menjadi mandiri, serta bisa mendewasakan diri, platform kita sama walau berbeda sektor tinggal niat kita mau dibawa kemana organisasi ini mau maju atau mundur,” papar Agus Kuncoro. (Zenk)
