Jakarta, KPonline – Beberapa waktu lalu, Ketua BEM Universitas Indonesia Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning ke Presiden Joko Widodo. Saat itu presiden usai menyampaikan pidatonya di acara Dies Natalis ke -68 Universitas Indonesia.
Seperti biasa, jika sudah menyangkut Jokowi, banyak pihak yang menggoreng dengan berbagai versi yang berbeda. Bahkan tidak sedikit yang membully. Menganggap apa yang dilakukan oleh Zaadit sebagai aksi yang tidak pantas untuk dilakukan.
Pihak BEM SI sendiri telah mengklarifikasi, bahwa aksi Zaadit Taqwa merupakan peringatan dari mahasiswa terhadap Presiden Joko Widodo. Sesuatu yang, sebenarnya harus kita apresiasi. Terlebih lagi gerakan mahasiswa haruslah sekaligus gerakan untuk melakukan kotrol sosial.
Dilansir dari kumparan.com (2/2/2018), setidaknya ada tiga isu yang menjadi dasar, mengapa kemudian mahasiswa memberikan peringatan. Pertama adalah terkait fenomena gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua. Kedua, terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal jenderal dari Polri yang bakal menjadi Penjabat Gubernur, dan yang ketiga terbitnya Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa yang kami nilai memberangus kegiatan mahasiswa.
Tiga isu tersebut, belakangan ini nyaris tenggelam ditimpa berbagai isu lain. Berkait kartu kuning mahasiswa, kini kembali menjadi perhatian.
Alih-alih membicarakan tentang Zaadit, bukanlah akan lebih bermanfaat jika kita fokus terhadap isu tersebut?
Itulah mengapa, saya berpendapat, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zaadit. Sesuatu yang wajar. Apalagi, sebagai Presiden, Joko Widodo memiliki kewenangan ekstra untuk memastikan agar ketiga permasalahan tersebut bisa diatasi.
Lepas dari ada yang tidak setuju dengan cara yang dilakukan Zaadit, itulah kesempatan terbaik bagi mahasiswa untuk menyampaikan sikapnya. Saat sebagian mahasiswa seperti terhipnotis ketika bertemu presiden, ada semacam cara untuk menerobos “kebuntuan” dalam menyampaikan aspirasi.
Mengapa saya menyebut kebuntuan? Karena saya melihat sendiri, dalam beberapa aksinya di Istana Negara, Presiden Joko Widodo tidak bersedia menemui mahasiswa. Padahal unjuk rasa adalah sarana untuk menyampaikan pendapat di muka umum — dilindungi oleh konstitusi.
Sekali lagi, itu adalah kesempatan terbaik untuk menyampaikan aspirasi?
Dalam hal ini, saya mendukung apa yang dilakukan mahasiswa. Kalian juga kan?
