4 Tahun Jokowi: Kerja di PHK, yang Nganggur Sulit Nyari Kerja

  • Whatsapp
Buruh menyuarakan isu darurat PHK dalam Hari Kerja Layak Internasional, Sabtu (7/10/2017).

Jakarta, KPonline – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memasuki tahun keempat. Beberapa kalangan menyampaikan kritik terhadap Jokowi-JK selama memimpin Indonesia.

Presiden PKS Sohibul Iman mengkritik permasalahan ekonomi, demokrasi, dan kondisi sosial.

Bacaan Lainnya

“Terkait dengan merajut harmoni sosial, ini sekarang kurang, jadi kedaulatan ekonomi, pematang demokrasi yang kurang kemudian harmoni sosial yang kurang terajut,” kata Sohibul.

Kritik juga disampaikan Sandiaga Uno. Sandi menyoroti lapangan kerja kurang diperhatikan pemerintah.

“Salah satunya juga dengan lapangan pekerjaan. Saat ini sudah masuk ke teritori pesimis. Lebih dari setengah anak muda yang lulus sulit mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Tak hanya lapangan kerja, menurut Sandiaga biaya hidup juga semakin berat. Berdasarkan survei internal ada 65% masyarakat Indonesia merasakan beratnya beban biaya hidup, mulai dari bahan pokok hingga pembayaran listrik.

“Memang aspirasi dari masyarakat menyebutkan, mereka berat biaya hidupnya dan harga bahan pokok juga tagihan listrik atau tagihan keseharian mereka,” ujar Cawapres Prabowo Subianto itu.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan menyoroti penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dianggap tak ada kemajuan di masa empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pada poin ini, pemerintahan Jokowi-JK diberi rapor merah.

“Nilai merah untuk kasus yang HAM berat. Itu yang paling parah sama sekali tidak ada pergerakan, nggak ada kemajuan,” tegasnya.

Dia melihat belum ada langkah konkret dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di pemerintahan Jokowi. Padahal Komnas HAM telah memberikan beberapa berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Jaksa Agung sejak awal 2002.

Di sisi lain, Presiden FSPMI yang juga Presiden KSPI menyoroti PHK terhadap buruh yang masih terjadi. Bahkan tidak sedikit dari buruh yang di PHK tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

PHK yang dialami buruh Freeport, misalnya, hingga saat ini belum juga ada penyelesian. Padahal kasus yang mereka hadapi sudah setahun lebih berjalan.

Pos terkait