Jakarta,KPonline – Kementerian Luar negeri Indonesia telah membenarkan adanya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap sekitar 300 TKI . Menlu Retno Marsudi, Senin (3/4) membenarkan adanya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap sekitar 300 TKI dan saat ini berupaya memulangkannya secara bergiliran
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, para TKI yang diduga disekap dan sebagian disiksa itu adalah TKI yang berangkat ke Arab Saudi dengan tidak melalui prosedur resmi.
“Ini adalah residu persoalan TKI yang unprocedural (tidak melalui prosedur resmi) yang muncul belakangan ini sehingga kita tidak bisa pantau keberadaan mereka,” kata Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Jumat lalu.
“Kita tahu keberadaan mereka setelah ada permasalahan,” tambahnya.
Ditanya di mana di mana para TKI itu disekap, Iqbal mengatakan, “Sudah kita ketahui perusahaannya, tapi di mana tempat pembuangan dan sebagainya, detailnya belum kita ketahui.”
Menanggapi berita tersebut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, terungkapnya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan tiga ratus tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi merupakan salah satu bukti tidak efektifnya moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah.
Hal itu, lanjutnya, disebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga pengiriman TKI sektor informal tetap mengalir secara ilegal ke Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Menurutnya siapapun nanti yang terbukti terlibat, tambahnya, harus dihukum berat sesuai dengan kejinya praktek perdagangan manusia.
“Ini memperlihatkan bahwa moratorium atau penghentian permanen itu juga harus difikirkan ulang karena jika tidak implikasinya mereka yang tetap berangkat ke sana itu akan sangat potensial mengalami kerentanan-kerentanan seperti tersekap dan juga menjadi korban perdagangan manusia,” kata Wahyu Susilo.
Mei 2015, pemerintah telah menutup dan melarang penempatan pembantu rumah tangga ke semua negara di kawasan Timur Tengah, karena perlindungan terhadap TKI yang tidak memadai di negara-negara tersebut, terutama bagi tenaga kerja wanita.
Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo itu dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan negara terhadap TKI, sekaligus mendorong penempatan TKI profesional pada sektor formal.
Di tempat terpisah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, yang juga salah satu Ketua PBNU masih sibuk berkampanye dan mengungkap alasan mengapa para nahdliyin memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Di hadapan ratusan massa NU, Nusron mengatakan bahwa hanya pasangan nomor urut dua itulah yang berpihak kepada kaum nahdliyin.
“Kalau ada orang NU ngapain milih yang lain dalam pilkada. Dan pak Djarot ini orang jawa timur yang NU tulen maka kita pilih pasangan nomor urut dua,” ujar Nusron di hadapan Keluarga Besar NU Jakarta Barat, Senin 3 April 2017.
