Garda Metal: Jokowi yang harus menemui kami, bukan kami yang ingin ketemu Jokowi

Indramayu, KPonline – Sehubungan dengan pemberitaan di sejumlah media bahwa relawan Jamkeswatch yang melakukan longmarch Surabaya – Jakarta ini ingin bertemu Jokowi, salah satu pengurus Garda Metal Bekasi (Koordinator Area Kawasan Delta, Hyundai, dan Jati) Ali Nurhamzah melakukan klarifikasi.

Menurut Ali, perjalanan ini bukan untuk ketemu Jokowi. “Justru Jokowi lah yang harus menemui kita (red: longmarch Surabaya – Jakarta ). Sebab apa yang kami bawa adalah mewakili aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ali di sekretariat Serikat Buruh Keramik Indonesia (SBKI) Indramayu saat mendampingi Ade Kenzo, Rabu (11/10/2017).

Bacaan Lainnya

Perjalanan yang dimulai dari Tugu Pahlawan, Surabaya, pada tanggal 19 September 2017 ini memang direncanakan akan berakhir di Istana Negara, Jakarta. Saat di Jakarta nanti, sudah seharusnya Jokowi menemui peserta longmarch. Terlebih lagi, selama perjalanan Surabaya – Jakarta, banyak aspirasi yang diserap dari masyarakat.

Pernyataan Ali dibenarkan Koordinator Media Perdjoeangan FSPMI Daerah Cirebon, Saluki. Menurut Saluki, kesehatan adalah hak rakyat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Oleh karena, Presiden Joko Widodo harus menemui perwakilan longmarch untuk mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai implemenyasi JKN dan BPJS Kesehatan yang dirasa belum baik.

Pada saat itulah, kepada Presiden Joko Widodo akan disampaikan langsung beberapa rekomendasi terkait dengan perbaikan jaminan kesehatan.

Berbagai keluhan dari masyarakat terkait masih banyaknya kendala sistem pelayanan kesehatan, terutama kepada masyarakat kurang mampu yang menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan.

Sejak Surabaya hingga Cirebon, tercatat ada 19 butir yang menjadi masalah utama. Bisa jadi, keluhan tersebut akan terus bertambah seiring keluhan dari masyarakat pada beberapa daerah yang akan dilintasi.

Dia mencatat 19 butir keluhan. Antara lain, banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS, masih minimnya sosialisasi di tingkat RT-RW, sanksi tegas rumah sakit yang menolak pasien BPJS dengan berbagai alasan, dan lain sebagainya.

 

Pos terkait