Subang, KPonline – Hari ke-23 Perjalanan Ade Kenzo dalam membawa isu perbaikan pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan diterima di Gedung DPRD Subang, Kamis (12/10/2017).
Berangkat dari tempat istirahat di RM. Uun, Ade dan rombongan di kawal Kepolisian resor Subang dengan estafet dari masing masing Polsek yang di lewati menuju Gedung Kantor DPRD Subang. Dalam audiensi yang dilakukan pagi itu, Ade Kenzo diterima oleh Ketua DPRD Subang, Benny Rudiono.
Benny memfasilitasi audiensi antara Ade Kenzo dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Subang.
Ade mengatakan bahwa dirinya berjalan membawa aspirasi masyarakat sebagai bentuk protes atas implementasi JKN dan BPJS Kesehatan. Tiga tahun sepuluh bulan sejak berlakunya BPJS justru menjadi blunder. Ade mengatakan BPJS seharusnya bukan menjadi layaknya asuransi komersil.
Ade menyampaikan keprihatinannya mengenai BPJS PBI, dia menginginkan seharusnya masyarakat kategori miskin masuk dalam kelas 1. Ade juga mengkritisi terkait pendataan penerima BPJS PBI yang amburadul dan banyak yang tidak tepat sasaran. Pendataan peserta BPJS PBI dilakukan oleh perangkat desa yang rentan pilih kasih. Banyak warga miskin yang tidak menerima Jaminan Kesehatan.
Lebih lanjut, Ade juga menyinggung terkait Guru Honorer yang tidak diikut sertakan dalam BPJS.
“Mereka tidak ikut PPU, maupun PBI, sementara gaji yang mereka terima hanya 200 ribuan, ” Kata Ade mengungkapkan keprihatinannya.
Pelayanan Fasilitas kesehatan juga ikut disampaikannya, banyak praktek praktek yang dilakukan oleh Rumah Sakit seperti penolakan pasien dan penambahan biaya.
Kadinkes, dr.Dwinan Marchiawati,MARS menyampaikan, Dinkes telah meminta penambahan 75 tempat tidur kelas 3 di RSUD. Ia juga menyampaikan, Dinkes hanya menyimpan dan melintaskan anggaran kesehatan PBI untuk berikutnya untuk pembayaran klaim di Rumah sakit.
Sementara itu, Irfan dari BPJS Kesehatan Subang mengatakan, di Subang baru ada sekitar 424 tempat tidur untuk pasien di RS, sedangkan kebutuhan tempat tidur sendiri di Kab Subang sekitar 984. Irfan berharap agar ada pemaksimalan di tingkatan FKTP seperti Puskesmas untuk penanganan pasien untuk mengurangi rujukan ke RS. Hal tersebut di sepakati oleh Dinkes Kab Subang, yakni untuk segera mendorong adanya dokter stand by di tingkat Puskesmas.
Sementara mengenai data kepesertaan BPJS dari masyarakat subang sendiri menurut BPJS, sekitar 60% nya terdata dalam PBI. Bpjs membenarkan bahwa banyak yg ikut serta BPJS berdasarkan rekom dinsos yang selanjutnya tidak membayar iuran. Saat ini BPJS sedang melakukan verifikasi data valid masyarat terdata miskin.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinsos Kab. Subang mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi.
“Bulan november setelah verifikasi, masyarakat bisa mengusulkan data masyarakat yang terkategori tidak mampu. Dinsos juga telah membuka posko pengaduan ,” ungkap salah satu petugas dari Dinsos Kab. Subang.
Ade kenzo menyayangkan bahwa adanya posko tersebut tidak diimbangi dengan sosialisasi ke masyarakat. Dia juga menyarankan untuk adanya filter di masing masing kelurahan bagi masyarakat yang mengajukan SKTM.
“Harus ada data pasti, harus ada satu pintu untuk mengetahui data tersebut ” tegas Ade.
Ade juga menyarankan agar Dinsos bekerja sama dengan DPRD membuka Open Table pengaduan masyarakat. (Afg)
