Bogor, KPonline – Uang masih dianggap instrumen yang efektif dalam pengerahan massa ke tempat pemungutan suara dibandingkan janji-janji politik. Sehingga tidak berlebihan jika sebagian besar kalangan masyarakat menduga tidak ada satu pun orang di Indonesia yang berhasil merebut kekuasaan, baik ditingkat legislatif ataupun ditingkat eksekutif tanpa praktik jual-beli suara.
Rakyat tidak lagi melihat kualitas visi-misi, program, pengalaman, kinerja, dan berbagai pertimbangan rasional lainnya dalam memilih kandidat. Tetapi mengggunakan rasional materi dan menjadikan pemilihan umum menjadi sebuah pasar karena mempertemukan calon atau kandidat (pemberi) yang haus akan kekuasaan dan masyarakat (penerima) dengan rela menjual suaranya untuk kepentingan materi pribadi.
“Kaum buruh, dalam hal kontestasi politik pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 nanti tentunya, mempunyai instrumen yang belum tentu dimiliki oleh para calon anggota legislatif yang lain. Instrumen itu yaitu kaum buruh itu sendiri,” ungkap Willa Faradian selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Bogor, disaat berdiskusi dengan Almizan Ufa, salah seorang mantan peneliti utama di Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
“Massa buruh yang jumlahnya berjuta-juta ini bisa kita gerakkan secara terstruktur dan massif untuk mengawal dan memastikan, suara kaum buruh untuk para calon anggota legislatif yang berasal dari kader-kader terbaik kaum buruh juga,” lanjutnya.
Tidak hanya cukup memiliki massa buruh yang jumlahnya banyak, akan tetapi dibutuhkan juga sistem teknologi informasi yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan celah-celah praktek-praktek kecurangan dalam pemilihan umum.
Sistem dan program berteknologi tinggi ini jika disinergikan dengan pengerahan massa buruh yang terstruktur dan massive di tiap-tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara), tentunya juga akan mampu mengawasi dan menjaga praktek-praktek jual beli suara yang masih sering kerap terjadi.
“Untuk di Kabupaten Bogor, kami sudah menerapkan dan mengaplikasikan sistem teknologi informasi dan juga program komputer pendukung. Disamping situs website, alat-alat dan juga sarana serta prasarana yang telah terpasang, kurang lebih sudah menghabiskan dana sekitar 100 juta rupiah,” jelas Willa Faradian yang pada Pemilihan Legislatif 2019 nanti juga maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI melalui Partai Perindo Daerah Pemilihan Jawa Barat 5 dengan nomor urut 8.
Mengawal suara kaum buruh dalam kontestasi politik memang bukanlah sebuah hal yang mudah. Tingkat kecurangan yang masih sangat tinggi, tentu akan merugikan bagi kaum buruh tentunya.
Terlebih-lebih, kader-kader terbaik organisasi serikat pekerja/serikat buruh pada saat Pemilihan Legislatif 2019, masih menumpang kendaraan politik melalui partai-partai politik yang ada.
“Bukan berarti para calon anggota legislatif yang berasal dari kaum buruh tidak siap untuk kalah. Akan tetapi, kita menginginkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Itu saja,” tegas Vice President FSPMI Bidang Pengupahan ini.
Lebih lanjut, Willa berharap sistem teknologi informasi dan program pengawalan suara dalam pemilihan umum yang sangat baik ini, dapat diterapkan dan digunakan oleh seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari kaum buruh, terutama kader-kader terbaik organisasi serikat pekerja khususnya dilingkup FSPMI dan KSPI. Sehingga pengawalan terhadap suara kaum buruh akan maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Tidak hanya bagi kader-kader terbaik FSPMI ataupun KSPI yang akan maju sebagai calon anggota legislatif. Akan tetapi, sistem teknologi informasi dan program pengawalan suara dalam pemilihan umum yang juga serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 nanti, bisa juga kita sinergikan dalam pengawalan suara untuk Prabowo-Sandi,” lanjutnya.
Sehingga secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan program Buruh Go Politik FSPMI, dan akan bersesuaian dengan dukungan KSPI terhadap calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi. Dalam peribahasa yang sering kita dengar, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.
“Dan pada akhirnya, pengawalan terhadap suara kaum buruh ini akan kita rasakan dengan rasa penuh bangga. Jika kita nanti menang, kita akan menang dengan terhormat. Tanpa kecurangan tentunya. Dan jikalau pun nanti kita kalah, kita akan kalah dengan berdiri tegak tanpa rasa malu ataupun rendah diri. Karena kita sudah mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, agar pemilihan umum ini berjalan dengan jujur, adil dan tanpa kecurangan,” kata Willa Faradian disela-sela diskusi santai dengan Tim Media Perdjoeangan FSPMI Bogor pada Rabu 28 November 2018.
