Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah cetak biru masa depan. Ia menentukan nasib jutaan pekerja, arah dunia usaha, dan fondasi pembangunan ekonomi negara. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, pembahasannya tidak boleh dilakukan diam-diam, sepihak, atau terburu-buru.
Kita sudah terlalu sering melihat regulasi ketenagakerjaan lahir tanpa mendengar mereka yang terdampak langsung. Hasilnya? Konflik. Demo. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Aturan yang ditolak di pabrik, meski sah di atas kertas. Permenaker 7/2026 tentang Alih Daya adalah contoh terbaru: secara administratif selesai, tapi secara sosial ditolak buruh karena dianggap melegalkan kerja kontrak seumur hidup.
Jalan keluarnya hanya satu: dialog yang setara. Pemerintah, DPR, serikat buruh, dan APINDO harus duduk bersama di meja yang sama. Bukan sekadar “sosialisasi” setelah aturan jadi, tapi pelibatan sejak draf awal. Ruang dialog itu harus terbuka, jujur, dan tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain.
Pekerja butuh perlindungan. Mereka menuntut kepastian upah, jaminan sosial, dan rasa aman bahwa besok masih bisa kerja. Itu bukan permintaan berlebihan. Itu hak dasar.
Di sisi lain, dunia usaha juga bicara. Mereka butuh kepastian hukum, stabilitas, dan iklim investasi yang sehat. Tanpa itu, lapangan kerja tidak akan tumbuh. Pabrik tutup, buruh juga yang kena.
Dua kepentingan ini sering dibenturkan. Padahal keduanya bisa dipertemukan jika negara hadir sebagai penengah yang adil. Tugas negara bukan memilih memihak pengusaha atau buruh, tapi memastikan keduanya berjalan beriringan: hak pekerja terlindungi, dunia usaha tetap hidup.
Kita tidak butuh UU Ketenagakerjaan yang hanya “selesai secara administratif”. Kita butuh aturan yang diterima secara sosial. Aturan yang ketika dibaca buruh di Morowali, di Bekasi, di Karawang, mereka bilang, “Ya, ini melindungi kami”. Aturan yang ketika dibaca pengusaha, mereka bilang, “Ya, ini memberi kepastian”.
Aturan yang lahir dari musyawarah akan lebih kuat. Lebih legitimate. Lebih tahan banting terhadap perubahan zaman. Karena ia tidak dipaksakan, tapi disepakati. Tidak diturunkan, tapi dibangun bersama.
Sebaliknya, aturan yang lahir dari ruang tertutup hanya akan melahirkan perlawanan di ruang terbuka. Jalanan akan jadi ruang sidang kedua. Dan itu melelahkan semua pihak.
Masa depan ketenagakerjaan Indonesia terlalu penting untuk diputuskan segelintir orang. Upah, outsourcing, PHK, jaminan pensiun semua itu bukan angka di Excel. Itu hidup manusia.
Maka kuncinya tiga: dialog, keterbukaan, dan keadilan. Buka data. Dengar suara buruh. Dengar hitungan pengusaha. Lalu cari titik temu.
Sebab UU Ketenagakerjaan yang baik bukan yang paling cepat disahkan. Tapi yang paling lama bertahan karena ia adil, dan karena ia milik bersama. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com