Tuntut Kejelasan UMK 2021, Buruh FSPMI Jepara Duduki Kantor Sekda Kabupaten Jepara

  • Whatsapp

Jepara, KPonline – Dengan pengawalan ketat aparat keamanan, buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara didampingi sejumlah perangkat FSPMI Jawa Tengah hari ini melakukan audiensi dengan Bupati Jepara, Senin (26/10/2020).

Harusnya hari ini buruh beraudiensi dengan Bupati Jepara, Dian Kristiandi. Namun, dikarenakan suatu hal harus diwakilkan kepada Sekda Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jepara, Eriza Rudi Yulianto dan Kepala BPS kabupaten Jepara, Manggus Suryono.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, buruh menyampaikan aspirasinya mengenai kenaikan upah minimum tahun 2021.

Dari informasi yang dihimpun oleh redaksi koranperdjoeangan.com, sampai dengan berita ini dirilis, pembahasan semacam rapat mengenai kenaikan upah minimum tahun 2021 Kabupaten Jepara belum sama sekali dilakukan. Mengingat, bulan November merupakan bulan penetapan upah minimum.

“Kita mempertanyakan bagaimana nasib upah minimum Jepara tahun 2021 yang sampai dengan saat ini mendekati bulan penetapan upah minimum,” ujar Yohanes Sri Giyanto perwakilan buruh FSPMI yang turut serta dalam audiensi.

Tak sampai disitu, buruh juga menyampaikan penolakan terhadap adanya isu tidak adanya kenaikan upah minimum tahun 2021.

Buruh berasumsi dengan tidak adanya kenaikan upah minimum dalam situasi pandemi (Covid-19) justru akan membuat pertumbuhan ekonomi dan akan membuat situasi semakin memanas. Mengingat buruh saat ini masih gencar-gencarnya melawan Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam audiensi tersebut buruh juga menekan kepada pihak pemerintah Kabupaten Jepara yang diwakili oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara untuk segera membuka ruang, menggelar rapat pleno Dewan Pengupahan guna membahas mekanisme kenaikan upah minimum.

Menanggapi apa yang disuarakan oleh buruh, Kepala Disnakertrans Kabupaten Jepara, Eriza Rudi Yulianto menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mengenai mekanisme penetapan upah minimum.

Akan tetapi, belum ada mekanisme yang pasti dan harus menunggu kebijakan dari Kementrian Ketenagakerjaan lewat rapat-rapatnya.

“Koordinasi sudah kita lakukan dengan Disnaker Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, belum ada mekanisme yang jelas mengenai penetapan upah minimum tahun 2021 karena kita masih sama-sama menunggu kebijakan dari Kemenaker. Sehingga rapat pleno Dewan Pengupahan belum bisa kita selenggarakan,” ujar Eriza Rudi Yulianto.

“Kita sudah mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk segera mengeluarkan kebijakan atau edaran, karena kita ini sudah dalam injury,” imbuh Eriza Rudi Yulianto.

Eriza juga menyampaikan bahwa yang pihaknya pegang sampai sampai sejauh ini adalah bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak boleh lebih rendah dari UMK tahun berjalan dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menanggapi hal tersebut, Sumartono ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Semarang Raya mengimbau kepada pemerintah Kabupaten Jepara untuk segera mengambil jalan lain dan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Jika sama-sama menunggu akan dibawa kemana nasib upah minimum. Kita bisa ambil trobosan-trobosan terbaru yang penting jelas payung hukumnya,” ucap Sumartono.

“Tidak menutup kemungkinan, kondusifitas di Jepara akan terganggu apabila aspirasi buruh hari ini tidak diakomodir,” imbuh Sumartono.

Guna mengakomodir aspirasi buruh, Edi Sujatmiko, Sekda Kabupaten Jepara meminta kepada pihak Disnakertrans Kabupaten Jepara untuk segera menggelar rapat pleno perdana DPK guna membahas mekanisme kenaikan upah minimum tahun 2021 pada awal bulan November 2020.

“Kita tidak mau terlena dengan apa yang menjadi hasil dalam audiensi hari ini. Buruh akan mengawal terus hasil audiensi hari ini. Aksi unjuk rasa bisa saja terjadi apabila buruh kembali dihianati,” tegas Yohanes Sri Giyanto ditemui seusai audiensi.

(Ded)

Pos terkait