Bogor, KPonline – Sebagian kalangan kaum buruh Bogor merasa kecewa atas pernyataan penundaan Aksi Mogok Daerah Bogor yang dilakukan oleh perwakilan serikat pekerja/serikat buruh Bogor, yang pada Jumat 4 Januari 2019 bertemu dengan Ade Yasin Bupati Bogor yang baru.
Penundaan Aksi Mogok Daerah tersebut berkaitam dengan telah keluarnya Surat Rekomendasi Bupati Bogor terkait UMSK 2019 Kabupaten Bogor.
Seperti yang diungkapkan oleh Mulyana, selaku Ketua Divisi Aksi Garda Metal Bogor. “Seharusnya Aksi Mogok Daerah Bogor, yang rencananya akan dilaksanakan pada 7-9 Januari 2019 nanti, harus tetap dilaksanakan. Karena bagaimana pun juga, persiapan Aksi Mogok Daerah Bogor sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Bahkan, beberapa PUK SPA FSPMI Bogor, sudah melaksanakan sosialisasi terkait Aksi Mogok Daerah ini. Dan sudah disetujui oleh seluruh DPC-DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di Bogor. Lagipula, itu kan baru sebatas Surat Rekomendasi Bupati Bogor, belum tentu akan dikabulkan sama Gubernur Jawa Barat.”
Kekecawaan sebagian kalangan kaum buruh Bogor, mereka tumpahkan melalui media-media sosial yang mereka miliki. Seperti yang beredar luas di Facebook, Twitter dan Instagram, tanda pagar #AksiMogokDaerah telah digaungkan sejak pertengahan Desember 2018 yang lalu. Berbagai macam tulisan kekecawaan, meme-meme lucu mereka sebarkan di dunia maya.
“Aksi Mogok Daerah ini juga sebagai bentuk tekanan terhadap Kepala Daerah di Provinsi (Gubernur Jawa Barat). Biar mereka bisa melihat, bahwa Kabupaten Bogor sangat serius dalam memperjuangkan UMSK 2019. Dan juga sebagai tekanan ke berbagai pihak, agar segera menetapkan UMSK Kabupaten Bogor sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor,” lanjut laki-laki yang akrab disapa dengan panggilan Kipung ini.
“Bahkan lebih jauh, efek negatif dari ditundanya atau gagalnya Aksi Mogok Daerah ini, akan menjadi sebuah bahan ejekan oleh pihak Managemen perusahaan atau pabrik, karena ditundanya atau gagalnya Aksi Mogok Daerah ini. Dan di beberapa perusahaan hal tersebut sudah terjadi.”
Tersiar kabar melalui grup Whatsapp, ada satu PUK SPA FSPMI Bogor, yang sudah berunding mati-matian dengan pihak Management di salah satu perusahaan di kawasan industri Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. Hingga akhirnya, seorang Ketua PUK tersebut di mutasi dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Ketua PUK tersebut sudah dengan berani menyatakan akan all out, akan mengeluarkan seluruh anggotanya, dalam Aksi Mogok Daerah Bogor nanti.
“Buruh-buruh Bogor bisa saja akan menjadi pesimistis, jika suatu saat nanti akan ada Aksi Mogok Daerah lagi. Disaat mereka melakukan perundingan dengan pihak Management perusahaan secara keras dan tegas akan all out mengikuti Instruksi Organisasi. Mereka khawatir, jika Aksi Mogok Daerah gagal kembali, hingga kedua kalinya, mereka menjadi korban Aksi Mogok Daerah yang ternyata tidak terjadi,” ungkap Mulyana.
“Tapi bagaimanapun hal ini sudah menjadi keputusan pimpinan buruh. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus tetap dipatuhi. Saya berharap ini menjadi pembelajaran untuk kedepannya, sebelum mengintruksikan dipikirkan dahulu dengan matang, agar Instruksi Organisasi tersebut menjadi sebuah keputusan yang bulat, agar resiko perjuangan dari sebuah keputusan tersebut dapat diantisipasi sebelumnya.”
Apapun itu, rekomendasi sudah dibuat. Bukan mogok daerah adalah cara, bukan tujuan? Sebab yang menjadi tujuan adalah UMSK 2019 di Bogor tetap diberlakukan. Kini sudah ada rekomendasi dari Bupati. Sesuatu yang harus diparesiasi.
Jika memang nanti Gubernur Jawa Barat main-main dengan rekomendasi ini, bukan tidak mungkin pemogokan akan dilakukan. Sekali lagi, ini adalah cara. Bukan karena mogok daerah menjadi hoby.
