Terkait Eksekusi Kasus PT. Smelting, Ada Apa Dengan Ketua Pengadilan Negeri Gresik?

Gresik, KPonline – Pekerja. PT Smelting yang mengalami PHK sepihak kembali mendatangi kantor pengadilan negeri gresik pada hari Kamis 1 Agustus 2019 untuk mempertanyakan kelanjutan proses hukum yaitu pelaksanaan sita aset pt Smelting. Dalam kesempatan itu pekerja yang diwakili oleh kuasa hukum hanya ditemui oleh panitera PN Gresik yakni Bapak Teguh.

Dalam pertemuan tersebut lagi-lagi PN Gersik tidak bisa memberikan jawaban pasti seperti yang sudah-sudah dan membuat alasan yang tidak masuk akal. Ada sikap aneh yang dilakukan PN Gresik terhadap putusan MA yang dimintakan eksekusi oleh pekerja tersebut.

Bacaan Lainnya

Alasan-alasan yang disampaikan panitera tersebut cenderung memberi penafsiran atas isi putusan MA. “mestinya tugas pengadilan negeri adalah mengeksekusi isi putusan MA dan PN mestinya tidak punya wewenang untuk menafsirkan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dipakai alasan utk menunda proses eksekusi” kata pengacara dari pekerja.

Seperti diketahui berdasarkan surat keputusan ketua PN Gresik No. 1/Eks/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Gsk, bahwa PT Smelting diberikan peringatan/aanmaning untuk membayar sesuai dengan isi putusan MA No. 388K/Pdt.Sus-PHI/2018 jo putusan PHI No. 16/Pdt.Sus-PHI/2017/Pn.Gsk dalam tenggat waktu delapan hari. Namun setelah lewat waktu delapan hari PT Smelting tidak juga membayar isi putusan MA tersebut.

Seharusnya PN melakukan tahapan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita aset untuk memaksa PT. Smelting menjalankan putusan MA, apalagi surat permohonan sita aset dari pekerja sudah berjalan enam bulan dan PN Gresik belum melakukan tindakan apapun. Ada apa dengan Pengadilan Negeri Gresik?

Pos terkait