Jakarta, KPonline – Di grup WhastApp yang isinya para pimpinan serikat pekerja, ada pesan yang menarik perhatian saya. Sebuah permintaan, untuk tidak mengeundurkan perlawanan. Kantor-kantor serikat pekerja harus tetap buka seperti biasa. Meskipun, tentu saja, kita semua harus tetap waspada.
Pesan itu disampaikan Presiden FSPMI, Said Iqbal. Ia meminta semua kader serikat pekerja beraktivitas seperti biasa. Malu sama kaum buruh yang sampai saat ini masih tetap dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik, jika pemimpinnya justru meliburkan diri.
Gerakan jalan terus. Perjuangan tak mengenal kata mundur.
Di lapangan, para aktivis buruh turun ke jalan. Mereka membagikan hand sanitizer. Lengkap dengan tulisan “tolak omnibus law”. Dengan demikian, sekali dayung dua pulau terlewati. Melawan COVID-19, sekaligus memukul keras Omnibus law.
Kantor-kantor serikat harus tetap buka. Melayani anggota. Membela mereka yang di PHK akibat dari melemahnya perekonomian sebagai dampak dari COVID-19.
Sekali lagi, kehati-hatian memang perlu. Tetapi berdiam diri di rumah, sementara di luar sana-sana hak-hak yang menyangkut hidup kita akan diputuskan; apakah kita akan diam saja?
DPR akan memulai masa sidangnya. Itu artinya, RUU yang menjadi prioritas sangat memungkinkan akan dibahas. Sebagaimana lazimnya dalam negara demokrasi, ketika parlemen bersidang di Senayan — maka “parlemen jalanan” musti digelar.
Apakah “sidang parlemen jalanan” akan dibubarkan? Bukankah larangan untuk berkumpul sampai saat ini baru sekedar himbauan. Lihat saja, pabrik-pabrik tidak liburkan. Setiap hari, ribuan orang berkumpul. Memenuhi kendaraan umum dan bus-bus jemputan untuk berangkat dan pulang berkerja.
Dengan kata lain, berkumpul dan menyatakan pendapat bukanlah tindakan kriminal. Kita memang harus segera mengambil sikap.
